Proses Seleksi P3K di Bontang Dipertanyakan, DPRD Minta Validasi Data Diperketat

- Editor

Selasa, 10 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto. (ist)

i

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Isu keadilan dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kembali mencuat di lingkungan Pemkot Bontang. Sorotan datang dari Anggota Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, yang mengungkap adanya potensi ketimpangan dalam sistem seleksi tersebut.

Dalam Rapat Paripurna ke-6 masa sidang ketiga DPRD Bontang, Senin (10/6/2025), Heri mengungkap bahwa pihaknya menerima laporan warga terkait peserta seleksi P3K yang dinyatakan lolos, meski masa kontraknya sebagai Tenaga Kontrak Daerah (TKD) telah berakhir. Anehnya, data peserta itu masih tercatat aktif di sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca Juga :  Tugu PKK Tanjung Laut Indah Kembali Disorot, DPRD Bontang Sebut Minim Estetika dan Terbengkalai

“Kontraknya sudah tidak diperpanjang, tapi masih muncul di data BKN dan bahkan dinyatakan lulus seleksi. Ini menimbulkan kecemburuan sosial, apalagi antarlembaga,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut politisi Partai Gerindra itu, masalah ini harus jadi perhatian serius pemerintah. Ia menekankan pentingnya validasi data kepegawaian agar proses seleksi berjalan adil dan transparan. Komisi A pun telah menyerahkan aduan tersebut ke BKPSDM untuk ditindaklanjuti.

Baca Juga :  Pabrik Bahan Peledak Disorot, DPRD Bontang Desak Pemerintah Tak Lengah Soal Izin

“Temuan ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai menimbulkan kesan diskriminatif di antara tenaga honorer yang lain,” tambah Heri.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni menyatakan bahwa laporan tersebut telah masuk dalam agenda evaluasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

“Catatan ini akan ditindaklanjuti oleh BKPSDM,” singkat Neni. (adv)

Loading

Penulis : NA

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:06 WITA

DPRD Bontang Dukung Penuh Setwan FC Tampil Dominan di Kapolres Cup

Berita Terbaru