DIKSIKU.com, Bontang – Kekhawatiran muncul dari kalangan legislatif terkait sejumlah proyek multiyears yang digagas Pemerintah Kota Bontang. Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi Jumadi, mengingatkan bahwa kesuksesan proyek jangka panjang bukan hanya soal anggaran besar, tapi juga kesiapan teknis yang harus dirancang sejak awal.
Dalam keterangannya, Winardi menekankan bahwa pengalaman masa lalu seharusnya menjadi pelajaran. Banyak proyek terhambat atau bahkan gagal karena terburu-buru dieksekusi, tanpa kajian teknis yang tuntas atau lahan yang belum jelas statusnya.
“Jangan ulang kesalahan yang sama. Kalau rencana belum siap, ya lebih baik ditunda dulu. Percuma kita bicara proyek ratusan miliar kalau dokumen dasarnya belum beres,” ujarnya, Senin (26/5/2025).
Salah satu contoh konkret yang ia angkat adalah rencana pembangunan jalan layang (flyover) di wilayah Bontang Kuala. Meski proyek ini digadang-gadang sebagai solusi terhadap persoalan rob yang kerap melanda kawasan pesisir, namun progres persiapannya masih jauh dari harapan. Belum ada kejelasan soal dokumen perencanaan detail (DED) dan proses pembebasan lahan pun belum rampung.
Menurut Winardi, proyek besar seperti ini memerlukan dukungan dari berbagai elemen, termasuk sinergi antar komisi di DPRD. Komisi A, misalnya, berperan penting dalam pengawalan isu sosial dan lahan, Komisi B di bidang anggaran, dan Komisi C yang fokus pada teknis pelaksanaan.
“Semua harus terlibat sejak awal. Kalau hanya diserahkan ke satu pihak, risikonya terlalu besar. Bisa-bisa mandek di tengah jalan,” katanya.
Ia juga menyinggung aturan ketat dalam skema pembiayaan multiyears. Proyek yang melampaui masa jabatan kepala daerah, menurutnya, harus punya dasar hukum dan kelengkapan dokumen yang solid. Jika tidak, proyek tersebut berpotensi terganjal secara administrasi.
“Kalau kajian dan perencanaan nggak kelar tahun ini, jangan harap 2026 bisa jalan. Jangan sampai anggaran disiapkan, tapi proyeknya malah gagal start,” tegasnya.
Lebih jauh, Winardi mengingatkan agar pemerintah tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Menurutnya, sektor pendidikan dan kesehatan sering kali luput dari prioritas, padahal dua sektor tersebut masuk dalam belanja wajib atau mandatory spending yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Jangan sampai kita lupa. Infrastruktur penting, tapi pendidikan dan kesehatan adalah fondasi kesejahteraan masyarakat. Harus ada keseimbangan,” pungkas politisi dari PDI Perjuangan itu. (adv)
Penulis : Mra
Editor : Idhul Abdullah
