Muhammad Irfan Apresiasi Skema Pemkot Bontang Selamatkan Nasib Honorer

- Editor

Jumat, 20 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang Muhammad Irfan. (ist)

i

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang Muhammad Irfan. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Pemerintah Kota Bontang tidak tinggal diam menghadapi berakhirnya masa kerja ratusan tenaga honorer pada 30 Juni 2025. Beragam skema disiapkan agar mereka tetap punya ruang untuk bekerja dan produktif. Langkah tersebut mendapatkan dukungan dari DPRD Bontang, khususnya Anggota Komisi A, Muhammad Irfan.

Menurut Irfan, solusi yang ditawarkan Pemkot cukup bijak dan berpihak pada nasib para honorer. Salah satu skema yang disiapkan adalah pengalihan status kerja melalui mekanisme Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), dengan sistem kontrak berbasis e-katalog.

Baca Juga :  Capaian PAD dan Belanja Daerah 2024 Dibedah Dalam Rapat Paripurna DPRD Bontang

“Tidak perlu sistem outsourcing. Cukup kontrak langsung antara kepala dinas dengan tenaga yang bersangkutan. Ini lebih adil,” ungkap Irfan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tak hanya itu, Pemkot juga membuka opsi bagi para honorer yang memiliki minat di bidang wirausaha. Bantuan modal dan pendampingan akan diberikan untuk mendorong mereka memulai usaha mandiri.

“Bagi yang punya semangat bisnis, kesempatan ini sangat baik. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkan dengan maksimal,” jelasnya.

Dengan dua skema tersebut, baik melalui kontrak kerja maupun jalur usaha mandiri, Irfan optimis gelombang pengangguran bisa ditekan. Ia menekankan pentingnya setiap individu mengenali potensi dirinya agar dapat memilih jalur yang paling sesuai.

Baca Juga :  DPRD Bontang Waspadai Kekosongan Arah Pembangunan Pascaputusan MK: Transisi Tak Boleh Dibiarkan Kabur

“Pilihan ada di tangan mereka. Tapi harus jelas, mau ambil yang mana. Tidak bisa ambil dua-duanya sekaligus,” ujarnya.

Irfan pun berharap para tenaga honorer bisa melihat langkah ini sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah daerah, bukan sekadar jalan keluar sementara. Ia mendorong semua pihak agar terus melakukan pendampingan terhadap para honorer agar masa transisi ini berjalan lancar dan produktif. (adv)

Loading

Penulis : SA

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru