Muhammad Irfan Apresiasi Skema Pemkot Bontang Selamatkan Nasib Honorer

- Editor

Jumat, 20 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang Muhammad Irfan. (ist)

i

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang Muhammad Irfan. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Pemerintah Kota Bontang tidak tinggal diam menghadapi berakhirnya masa kerja ratusan tenaga honorer pada 30 Juni 2025. Beragam skema disiapkan agar mereka tetap punya ruang untuk bekerja dan produktif. Langkah tersebut mendapatkan dukungan dari DPRD Bontang, khususnya Anggota Komisi A, Muhammad Irfan.

Menurut Irfan, solusi yang ditawarkan Pemkot cukup bijak dan berpihak pada nasib para honorer. Salah satu skema yang disiapkan adalah pengalihan status kerja melalui mekanisme Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), dengan sistem kontrak berbasis e-katalog.

Baca Juga :  Hari Lingkungan Hidup, Maming Tegaskan Cinta Lingkungan Bukan Pilihan Tapi Tanggung Jawab Bersama

“Tidak perlu sistem outsourcing. Cukup kontrak langsung antara kepala dinas dengan tenaga yang bersangkutan. Ini lebih adil,” ungkap Irfan.

Tak hanya itu, Pemkot juga membuka opsi bagi para honorer yang memiliki minat di bidang wirausaha. Bantuan modal dan pendampingan akan diberikan untuk mendorong mereka memulai usaha mandiri.

“Bagi yang punya semangat bisnis, kesempatan ini sangat baik. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkan dengan maksimal,” jelasnya.

Dengan dua skema tersebut, baik melalui kontrak kerja maupun jalur usaha mandiri, Irfan optimis gelombang pengangguran bisa ditekan. Ia menekankan pentingnya setiap individu mengenali potensi dirinya agar dapat memilih jalur yang paling sesuai.

Baca Juga :  DPRD Bontang Minta KMP Segera Penuhi Kewajiban Sewa Lahan Milik Pemkot

“Pilihan ada di tangan mereka. Tapi harus jelas, mau ambil yang mana. Tidak bisa ambil dua-duanya sekaligus,” ujarnya.

Irfan pun berharap para tenaga honorer bisa melihat langkah ini sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah daerah, bukan sekadar jalan keluar sementara. Ia mendorong semua pihak agar terus melakukan pendampingan terhadap para honorer agar masa transisi ini berjalan lancar dan produktif. (adv)

Loading

Penulis : SA

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru