Kematian Ibu di Kaltim Masih Tinggi, DPRD Minta Layanan Kesehatan Diperkuat Hingga Tingkat Desa

- Editor

Jumat, 27 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. (Foto/Diksiku)

i

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. (Foto/Diksiku)

DIKSIKU.com, Samarinda –  Tingginya angka kematian ibu sepanjang Mei 2025 menjadi sorotan tajam bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kaltim (Dinkes), tercatat 26 kasus kematian ibu dalam satu bulan, dengan sebaran kasus tertinggi di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masing-masing mencatat enam kasus.

Kondisi ini menggambarkan masih rapuhnya sistem layanan kesehatan maternal, khususnya di daerah-daerah dengan tantangan geografis dan aksesibilitas yang kompleks.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyampaikan keprihatinannya atas temuan tersebut. Ia menilai, tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Kukar tidak lepas dari kombinasi antara wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, dan distribusi layanan kesehatan yang belum merata.

“Kutai Kartanegara itu kabupaten terluas di Kaltim. Tapi ironisnya, masih banyak ibu hamil yang tidak mendapatkan pendampingan medis saat persalinan. Ini menunjukkan ada masalah mendasar dalam sistem layanan kesehatan kita,” ujarnya, Jumat (27/6/2025).

Baca Juga :  DPRD Kaltim Desak Percepatan Infrastruktur Strategis, Fokus pada Konektivitas Wilayah Terpencil

Salehuddin mencontohkan satu kasus tragis di Kecamatan Muara Kaman, di mana seorang ibu melahirkan tanpa didampingi tenaga kesehatan resmi meski fasilitas tersedia. Akibatnya, bayi tidak terselamatkan dan sang ibu pun meninggal dunia.

“Ini bukan soal minimnya fasilitas, tapi soal keterhubungan antara fasilitas dan masyarakat. Masih banyak warga yang lebih percaya pada tenaga nonmedis saat melahirkan,” katanya.

Ia menekankan bahwa keberadaan bidan dan perawat desa belum cukup jika tidak dibarengi dengan pendekatan edukatif dan kultural yang menyentuh langsung ke masyarakat.

Baca Juga :  Kasus DBD Terus Naik, DPRD Kaltim Kritik Pola Respons yang Masih Reaktif

Selain itu, ia mengkritisi lemahnya koordinasi lintas pemerintahan. Menurutnya, sinergi antara Dinkes provinsi dan kabupaten/kota selama ini lebih bersifat administratif, belum menyentuh strategi bersama di lapangan.

“Kalau kita ingin menekan AKI, kolaborasi harus konkret. Harus ada sistem rujukan cepat, edukasi berbasis budaya lokal, dan pendampingan aktif dari petugas kesehatan,” ujarnya.

Salehuddin pun mendorong agar ke depan, pendekatan terhadap layanan kesehatan ibu dan anak tak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan tenaga kesehatan, komunikasi sosial, serta pemberdayaan masyarakat.

“Jangan sampai satu lagi ibu kehilangan nyawa karena miskomunikasi atau ketidaktahuan. Kesehatan ibu adalah indikator paling nyata dari keberhasilan sistem kesehatan kita,” tegasnya. (Adv)

Loading

Penulis : Ldy

Editor : Rahmah M.

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM
DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie
DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik
DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas
Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat
DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs
DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:50 WITA

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:43 WITA

DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:38 WITA

DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:33 WITA

DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:26 WITA

DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:39 WITA

Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:33 WITA

DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terbaru