Kematian Ibu di Kaltim Masih Tinggi, DPRD Minta Layanan Kesehatan Diperkuat Hingga Tingkat Desa

- Editor

Jumat, 27 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. (Foto/Diksiku)

i

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. (Foto/Diksiku)

DIKSIKU.com, Samarinda –  Tingginya angka kematian ibu sepanjang Mei 2025 menjadi sorotan tajam bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kaltim (Dinkes), tercatat 26 kasus kematian ibu dalam satu bulan, dengan sebaran kasus tertinggi di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masing-masing mencatat enam kasus.

Kondisi ini menggambarkan masih rapuhnya sistem layanan kesehatan maternal, khususnya di daerah-daerah dengan tantangan geografis dan aksesibilitas yang kompleks.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyampaikan keprihatinannya atas temuan tersebut. Ia menilai, tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Kukar tidak lepas dari kombinasi antara wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, dan distribusi layanan kesehatan yang belum merata.

“Kutai Kartanegara itu kabupaten terluas di Kaltim. Tapi ironisnya, masih banyak ibu hamil yang tidak mendapatkan pendampingan medis saat persalinan. Ini menunjukkan ada masalah mendasar dalam sistem layanan kesehatan kita,” ujarnya, Jumat (27/6/2025).

Salehuddin mencontohkan satu kasus tragis di Kecamatan Muara Kaman, di mana seorang ibu melahirkan tanpa didampingi tenaga kesehatan resmi meski fasilitas tersedia. Akibatnya, bayi tidak terselamatkan dan sang ibu pun meninggal dunia.

“Ini bukan soal minimnya fasilitas, tapi soal keterhubungan antara fasilitas dan masyarakat. Masih banyak warga yang lebih percaya pada tenaga nonmedis saat melahirkan,” katanya.

Ia menekankan bahwa keberadaan bidan dan perawat desa belum cukup jika tidak dibarengi dengan pendekatan edukatif dan kultural yang menyentuh langsung ke masyarakat.

Baca Juga :  Umrah Gratis Untuk Marbot Dipercepat, DPRD Kaltim Ingatkan Soal Transparansi dan Seleksi yang Adil

Selain itu, ia mengkritisi lemahnya koordinasi lintas pemerintahan. Menurutnya, sinergi antara Dinkes provinsi dan kabupaten/kota selama ini lebih bersifat administratif, belum menyentuh strategi bersama di lapangan.

“Kalau kita ingin menekan AKI, kolaborasi harus konkret. Harus ada sistem rujukan cepat, edukasi berbasis budaya lokal, dan pendampingan aktif dari petugas kesehatan,” ujarnya.

Salehuddin pun mendorong agar ke depan, pendekatan terhadap layanan kesehatan ibu dan anak tak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan tenaga kesehatan, komunikasi sosial, serta pemberdayaan masyarakat.

“Jangan sampai satu lagi ibu kehilangan nyawa karena miskomunikasi atau ketidaktahuan. Kesehatan ibu adalah indikator paling nyata dari keberhasilan sistem kesehatan kita,” tegasnya. (Adv)

Loading

Penulis : Ldy

Editor : Rahmah M.

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru