Prabowo Gaspol MBG, Airlangga Sebut Rp 60 Triliun Sudah Terserap

DIKSIKU.com, Jakarta – Pemerintah melaporkan realisasi awal program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tiga bulan pertama 2026 diproyeksikan menembus Rp60 triliun. Angka tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2).

Airlangga menjelaskan, belanja program tersebut dinilai memberikan kontribusi terhadap pergerakan ekonomi nasional, terutama dalam menjaga konsumsi rumah tangga serta memperkuat rantai pasok sektor pangan.

“MBG sampai dengan kuartal pertama diperkirakan akan ada realisasi anggaran sebanyak Rp60 triliun. Hal ini tentu akan mendorong stimulasi perekonomian,” kata Airlangga.

Baca Juga :  Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Bebas Usai Dapat Rehabilitasi dari Presiden Prabowo

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain perkembangan MBG, pemerintah juga memaparkan sejumlah kebijakan stimulus tambahan. Di antaranya insentif transportasi yang mencakup potongan tarif kereta api sebesar 30 persen, angkutan laut 30 persen, layanan penyeberangan 100 persen, serta diskon tiket pesawat sekitar 17–18 persen.

Total anggaran untuk paket insentif transportasi tersebut diperkirakan mencapai Rp911,16 miliar. Rinciannya, Rp639,86 miliar bersumber dari APBN dan Rp271,5 miliar berasal dari pendanaan non-APBN.

Di sektor perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan bantuan pangan bagi 35,04 juta keluarga penerima manfaat yang tergolong dalam desil 1 hingga 4. Program ini dialokasikan dengan anggaran Rp11,92 triliun. Setiap keluarga akan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng.

“Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan untuk menjaga kelancaran logistik,” ujar Airlangga.

Untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat menjelang periode hari besar, pemerintah juga menetapkan kebijakan kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret.

Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat daya beli masyarakat pada awal 2026.