DIKSIKU.com, Samarinda – Ketimpangan layanan kesehatan antara wilayah di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian serius. Komisi IV DPRD Kaltim menyoroti kondisi Kabupaten Paser yang dinilai masih tertinggal dalam penyediaan fasilitas medis dasar.
Anggota Komisi IV, Hartono Basuki, mengungkapkan bahwa hingga saat ini rumah sakit umum daerah di Paser belum memiliki alat CT scan, yang menjadi perangkat penting untuk mendeteksi kondisi medis secara cepat dan akurat. Ketiadaan alat ini membuat pasien harus menempuh perjalanan jauh ke Balikpapan untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan.
“Bayangkan dalam kondisi darurat, pasien harus dibawa jauh hanya untuk CT scan. Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi soal keadilan akses kesehatan,” kata Hartono, Sabtu (5/7/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Berbeda dengan Paser, Hartono menilai Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sudah selangkah lebih maju, terutama karena keberadaan Rumah Sakit Hermina dan posisinya yang dekat dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini, menurutnya, memperlihatkan bagaimana akses dan lokasi dapat memengaruhi kualitas layanan yang diterima warga.
“PPU sudah cukup maju karena letaknya strategis, dekat IKN, dan ada rumah sakit swasta yang mendukung pelayanan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya perhatian lebih bagi daerah seperti Paser yang masih tertinggal dalam infrastruktur kesehatan. Dengan kapasitas fiskal yang terbatas, daerah ini dinilai perlu intervensi dari Pemerintah Provinsi melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) yang diarahkan untuk sektor kesehatan.
“Bankeu harus lebih adil. Kita jangan terus menerus hanya memprioritaskan wilayah yang sudah maju, sementara daerah yang lemah terus dibiarkan tertinggal,” tegas politisi asal Fraksi Demokrat ini.
Hartono memastikan bahwa Komisi IV DPRD Kaltim akan terus mengawal isu ini dalam setiap pembahasan anggaran. Menurutnya, belanja untuk sektor kesehatan bukan sekadar kewajiban pemerintah, tetapi investasi untuk masa depan masyarakat Kalimantan Timur.
“Kami tidak ingin pembahasan soal layanan kesehatan hanya menjadi daftar rapat. Harus ada tindakan nyata di lapangan,” pungkasnya. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah