DIKSIKU.com, Samarinda – Tahapan seleksi calon direksi di lima BUMD milik Pemprov Kalimantan Timur kini berada di titik krusial. Proses ini tak luput dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh dari panitia seleksi (Pansel).
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, memberi peringatan keras agar proses tersebut tak terjebak dalam pola lama yang sarat kepentingan pribadi dan politik. Ia menegaskan, BUMD bukan tempat penempatan ‘orang dalam’ atau sekadar balas jasa politik.
“Kita butuh direksi yang benar-benar punya kapasitas, bukan karena punya kedekatan dengan siapa-siapa,” ujar Ananda, Jumat (18/7/2025).
Menurutnya, banyak BUMD di Kaltim belum menunjukkan kinerja optimal karena diisi oleh figur-figur yang tidak punya terobosan berarti. Mayoritas masih menggantungkan operasional pada dana APBD, alih-alih menghasilkan keuntungan dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD jangan jadi beban anggaran. Harus bisa mandiri dan memberikan kontribusi nyata untuk daerah,” ujarnya lagi.
Ananda meminta Pansel untuk tidak terjebak pada nama-nama lama yang hanya berputar di lingkaran jabatan. Ia menilai sudah saatnya muncul tokoh-tokoh baru dengan latar belakang manajerial yang kuat dan rekam jejak yang solid.
“Kita butuh pemimpin yang bukan cuma jago bikin proposal, tapi bisa eksekusi dan bawa perusahaan tumbuh,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Lebih jauh, ia mendorong agar proses seleksi dilakukan secara terbuka, dengan penilaian berbasis kompetensi dan capaian kerja. Menurutnya, keberhasilan BUMD sangat bergantung pada kualitas orang-orang yang duduk di pucuk kepemimpinan.
“BUMD itu aset penting. Kalau salah urus, yang rugi bukan cuma pemerintah tapi seluruh masyarakat Kaltim,” pungkas Ananda. (Adv)
Penulis : Ldy
Editor : Rahmah M.
