DIKSIKU.com, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur menempatkan hilirisasi industri sebagai salah satu fokus dalam rancangan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Kebijakan ini dinilai menjadi kunci untuk membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk daerah, dan secara bertahap menurunkan angka kemiskinan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah, menjelaskan bahwa hilirisasi bukan semata agenda politik kepala daerah, tetapi merupakan strategi pembangunan jangka panjang untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan di provinsi ini. Menurutnya, banyak lulusan perguruan tinggi di Kaltim yang terpaksa mencari pekerjaan di luar daerah karena lapangan kerja lokal masih terbatas.
“Dengan hilirisasi, kita tidak hanya mengolah bahan mentah, tetapi menciptakan industri baru di dalam daerah. Artinya, peluang kerja untuk warga lokal akan meningkat,” kata Syarifatul saat ditemui di Samarinda, Selasa (29/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebutkan, sektor kelapa sawit telah lebih dulu menerapkan hilirisasi melalui pengolahan minyak sawit mentah (CPO). Ke depan, ia mendorong sektor lain seperti perikanan, kakao, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan model serupa. Pansus RPJMD menilai pendekatan ini akan memberi dorongan signifikan bagi perekonomian lokal, sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat.
Tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, Pansus RPJMD juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan yang berbasis kajian strategis lingkungan. Syarifatul menegaskan bahwa Kaltim tidak bisa terus bergantung pada sumber daya alam tak terbarukan seperti batu bara dan migas. “Pembangunan harus diarahkan agar berkelanjutan. Kita ingin pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pansus merekomendasikan pengembangan sektor budidaya rumput laut dan industri pengolahan hasil laut. Kedua sektor ini dinilai sejalan dengan konsep ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan dan memiliki potensi ekspor tinggi. Potensi tersebut, menurut Pansus, dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat pesisir sekaligus menjaga ekosistem laut.
Hasil pembahasan Pansus RPJMD ini akan dibawa ke tahap finalisasi bersama pemerintah provinsi. DPRD Kaltim berharap kebijakan hilirisasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara konsisten, dengan dukungan regulasi, insentif investasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idul Abdullah
