Desentralisasi Kebersihan, DPRD Bontang Usul UPT Lingkungan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- Editor

Senin, 26 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto. (ist)

i

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Wacana pembenahan sistem pengelolaan kebersihan di Kota Bontang kembali mencuat. Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mendorong adanya perubahan pola kerja yang lebih dekat ke masyarakat melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkungan di tiap kecamatan dan kelurahan.

Menurut Heri, sistem yang terlalu terpusat saat ini membuat respons terhadap persoalan kebersihan sering terlambat dan tidak efisien. Ia membayangkan sebuah sistem di mana penanganan sampah hingga pemeliharaan fasilitas umum bisa dikelola langsung di tingkat wilayah.

“Selama ini DLH terlalu berat di pusat. Kalau ada UPT di lapangan, setiap wilayah bisa gerak cepat. Motor sampah rusak atau TPS penuh, bisa langsung ditangani tanpa harus menunggu pusat,” ungkapnya, Senin (26/5/2025).

Baca Juga :  Saeful Rizal Dorong Inovasi Layanan Kesehatan dalam Lokakarya Lintas Sektor di Bontang

Ia menilai, pendekatan ini bukan sesuatu yang baru. Beberapa OPD lain, seperti Disperindakop, telah sukses mengelola UPT Pasar. Maka, Heri menilai sudah saatnya DLH mengikuti langkah serupa untuk urusan lingkungan.

“Ini bukan hanya soal operasional. UPT juga bisa jadi wadah edukasi warga, mengajak masyarakat hidup bersih dan peduli lingkungan,” ujarnya.

Lebih jauh, Heri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas personel di lapangan—baik dari segi jumlah maupun pelatihan. Menurutnya, dengan struktur kerja yang lebih mendekati komunitas, para petugas akan lebih maksimal menjalankan tugasnya.

Baca Juga :  Kasus Sidrap, DPRD Bontang Nilai Pusat Tak Konsisten Hadapi Sengketa Daerah

“Kalau semua harus tunggu DLH, kita akan terus berada di posisi reaktif. Padahal, soal kebersihan itu harus proaktif,” tegas Heri.

Ia pun berharap Pemkot Bontang segera merespons ide ini, menyusun sistem kerja yang terdesentralisasi dan mampu menjawab kebutuhan lingkungan kota dengan lebih tangkas dan tepat sasaran.

“Kalau kita serius ingin kota ini bersih dan sehat, maka pengelolaannya juga harus dekat dengan warga. Jangan semuanya numpuk di pusat,” pungkasnya. (adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM
DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie
DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik
DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas
Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat
DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs
DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:50 WITA

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:43 WITA

DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:38 WITA

DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:33 WITA

DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:26 WITA

DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:39 WITA

Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:33 WITA

DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terbaru