Distribusi Gas Elpiji Masih Bermasalah, DPRD Bontang Akan Panggil DKUMPP dan Pertamina

- Editor

Sabtu, 28 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rustam,Ketua Komisi B DPRD Bontang

i

Rustam,Ketua Komisi B DPRD Bontang

DIKSIKU.com, Bontang – Masalah kelangkaan gas elpiji bersubsidi tiga kilogram kembali mengemuka di Kota Bontang. Keluhan warga soal sulitnya mendapatkan gas melon, serta harga jual yang tak wajar di lapangan, mendorong Komisi B DPRD Bontang mengambil langkah serius.

Ketua Komisi B, Rustam, menyatakan pihaknya akan memanggil Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) bersama perwakilan Pertamina untuk membahas persoalan distribusi yang dinilai belum tertangani dengan baik.

“Kami ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Informasinya suplai ditambah, tapi faktanya di lapangan masih langka. Ini perlu dikupas tuntas,” ujar Rustam saat ditemui, Sabtu (28/6/2025).

Baca Juga :  DPRD Bontang Dukung Transformasi Posyandu Jadi Garda Terdepan Kesehatan Masyarakat

Menurutnya, kelangkaan bukan hanya soal pasokan, tapi juga menyangkut jalur distribusi dan sistem pengawasan yang belum berjalan maksimal. Ia menilai perlu ada peninjauan menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran, agar gas subsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.

Rustam juga menyoroti laporan soal harga jual gas melon yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Ia menyebut kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena justru makin membebani masyarakat kecil.

“Distribusi subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai ada penyalahgunaan atau kebocoran ke pelaku usaha yang tidak berhak,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Baca Juga :  DPRD Bontang Bentuk Pansus Tatib, Langkah Awal Menuju Tata Kelola Lebih Baik

Selain mendesak transparansi distribusi, Komisi B juga mendorong adanya pendataan ulang terhadap seluruh pangkalan resmi yang ada di Bontang. Terutama yang berada di wilayah-wilayah pesisir, yang kerap terkendala akses.

Rustam berharap rapat kerja nanti menjadi momentum perbaikan kebijakan, bukan hanya soal kuota dan suplai, tapi juga pengawasan dan pemerataan distribusi. “Solusi tidak bisa hanya di atas kertas. Harus ada aksi nyata agar masyarakat tidak terus jadi korban,” pungkasnya.(adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Rahmah M

Berita Terkait

Marak Waralaba, DPRD Bontang Siapkan Aturan Zonasi Demi Lindungi Pasar Rakyat
DPRD Bontang Siap Tindak Sekolah yang Ambil Untung Dari Seragam Gratis
DPRD Bontang Dukung Pemkot Tolak WFA, ASN Harus Tetap Hadir di Tengah Masyarakat
DPRD Bontang Tegur PT Tempindo Tidak Laporkan Jumlah Karyawan
Konflik Tenaga Kerja Mencuat, DPRD Bontang Soroti Celah Manipulasi Data Absensi
DPRD Bontang Sentil PT Tempindo, Kontrak Putus Tanpa Alasan Dinilai Mencederai Etika Kerja
DPRD Bontang Dukung Program Seragam Gratis, Tapi Minta Sekolah Jangan Kaku
Warning Pemkot, Pansus DPRD Bontang Minta RPJMD Tidak Dipenuhi Proyek Ambisius

Berita Terkait

Rabu, 2 Juli 2025 - 17:45 WITA

Marak Waralaba, DPRD Bontang Siapkan Aturan Zonasi Demi Lindungi Pasar Rakyat

Rabu, 2 Juli 2025 - 17:30 WITA

DPRD Bontang Siap Tindak Sekolah yang Ambil Untung Dari Seragam Gratis

Rabu, 2 Juli 2025 - 17:23 WITA

DPRD Bontang Dukung Pemkot Tolak WFA, ASN Harus Tetap Hadir di Tengah Masyarakat

Rabu, 2 Juli 2025 - 17:11 WITA

DPRD Bontang Tegur PT Tempindo Tidak Laporkan Jumlah Karyawan

Rabu, 2 Juli 2025 - 17:04 WITA

Konflik Tenaga Kerja Mencuat, DPRD Bontang Soroti Celah Manipulasi Data Absensi

Selasa, 1 Juli 2025 - 20:06 WITA

DPRD Bontang Sentil PT Tempindo, Kontrak Putus Tanpa Alasan Dinilai Mencederai Etika Kerja

Selasa, 1 Juli 2025 - 19:10 WITA

DPRD Bontang Dukung Program Seragam Gratis, Tapi Minta Sekolah Jangan Kaku

Senin, 30 Juni 2025 - 21:47 WITA

Warning Pemkot, Pansus DPRD Bontang Minta RPJMD Tidak Dipenuhi Proyek Ambisius

Berita Terbaru