Miris! Dua Anak Terancam Tak Sekolah Gara-Gara Biaya, DPRD Bontang Desak Tindakan Cepat Pemerintah

- Editor

Senin, 7 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Yusuf. (ist)

i

Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Yusuf. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Dua anak dari wilayah pesisir Bontang terancam tak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP. Bukan karena nilai yang kurang, melainkan karena hambatan klasik yakni ongkos kapal dan kebutuhan seragam yang tak sanggup dipenuhi orang tua mereka.

Kabar ini menggugah perhatian Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Yusuf. Ia menyebut, kondisi seperti ini tak boleh terus terjadi di kota yang sedang giat mendorong kemajuan pendidikan.

“Ini bukan pertama kalinya kita dengar anak-anak pesisir kesulitan akses sekolah hanya karena transportasi. Seharusnya sudah ada solusi konkret,” kata Yusuf saat dikonfirmasi, Senin (7/7/2025).

Baca Juga :  DPRD Bontang Pertanyakan Kontribusi Investasi Besar Terhadap PAD

Menurutnya, penyewaan kapal khusus pelajar bisa menjadi alternatif cepat yang bisa diambil Dinas Pendidikan. Yusuf mengaku telah berdiskusi dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan mendapat kabar bahwa wacana penyediaan transportasi laut memang tengah digodok.

“Saya sudah komunikasi dengan dinas. Ini tugas mereka, dan kami di DPRD tentu siap mengawal penganggarannya,” tegasnya.

Namun Yusuf tak ingin masalah ini berhenti di urusan kapal semata. Ia menyoroti aspek ekonomi keluarga siswa yang sering kali luput dari perhatian.

Menurutnya, instansi seperti Baznas dan Dinas Sosial juga punya peran besar untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa menempuh pendidikan.

Baca Juga :  Warning Pemkot, Pansus DPRD Bontang Minta RPJMD Tidak Dipenuhi Proyek Ambisius

“Kalau cuma karena tak punya uang beli seragam lalu harus berhenti sekolah, itu tragis. Kita semua, pemerintah dan masyarakat, harus hadir,” ujar Yusuf.

Ia juga mendorong struktur paling bawah di pemerintahan, yakni kelurahan dan RT untuk proaktif memantau kondisi warganya.

“Kalau semua tunggu viral baru bertindak, anak-anak sudah keburu kehilangan semangat. RT dan lurah harus jadi yang pertama tahu, bukan terakhir bergerak,” pungkasnya. (adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru