Miris! Dua Anak Terancam Tak Sekolah Gara-Gara Biaya, DPRD Bontang Desak Tindakan Cepat Pemerintah

- Editor

Senin, 7 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Yusuf. (ist)

i

Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Yusuf. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Dua anak dari wilayah pesisir Bontang terancam tak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP. Bukan karena nilai yang kurang, melainkan karena hambatan klasik yakni ongkos kapal dan kebutuhan seragam yang tak sanggup dipenuhi orang tua mereka.

Kabar ini menggugah perhatian Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Yusuf. Ia menyebut, kondisi seperti ini tak boleh terus terjadi di kota yang sedang giat mendorong kemajuan pendidikan.

“Ini bukan pertama kalinya kita dengar anak-anak pesisir kesulitan akses sekolah hanya karena transportasi. Seharusnya sudah ada solusi konkret,” kata Yusuf saat dikonfirmasi, Senin (7/7/2025).

Menurutnya, penyewaan kapal khusus pelajar bisa menjadi alternatif cepat yang bisa diambil Dinas Pendidikan. Yusuf mengaku telah berdiskusi dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan mendapat kabar bahwa wacana penyediaan transportasi laut memang tengah digodok.

“Saya sudah komunikasi dengan dinas. Ini tugas mereka, dan kami di DPRD tentu siap mengawal penganggarannya,” tegasnya.

Namun Yusuf tak ingin masalah ini berhenti di urusan kapal semata. Ia menyoroti aspek ekonomi keluarga siswa yang sering kali luput dari perhatian.

Baca Juga :  DPRD Bontang Dukung Penghentian Dana BOS Untuk Sekolah Swasta yang Masih Pungut SPP

Menurutnya, instansi seperti Baznas dan Dinas Sosial juga punya peran besar untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa menempuh pendidikan.

“Kalau cuma karena tak punya uang beli seragam lalu harus berhenti sekolah, itu tragis. Kita semua, pemerintah dan masyarakat, harus hadir,” ujar Yusuf.

Ia juga mendorong struktur paling bawah di pemerintahan, yakni kelurahan dan RT untuk proaktif memantau kondisi warganya.

“Kalau semua tunggu viral baru bertindak, anak-anak sudah keburu kehilangan semangat. RT dan lurah harus jadi yang pertama tahu, bukan terakhir bergerak,” pungkasnya. (adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Videotron Pemkot Bontang Mulai Sumbang PAD, DPRD Minta Promosi Lebih Agresif
DPRD Bontang Soroti Penebangan Pohon dalam Proyek Drainase Jalan Pattimura
Polemik RKM Bontang Mencuat, DPRD Pastikan Gedung Belum Siap Difungsikan
Fraksi Gerindra DPRD Bontang Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah Untuk Tingkatkan Efektivitas APBD
Fraksi PKB Ingatkan Pemkot Bontang, Opini WTP Bukan Sekadar Prestise
Fraksi PDI Perjuangan Dorong Perbaikan Tata Kelola Data Tata Ruang di Bontang
DPRD Kota Bontang Soroti Penumpukan Sampah, Fraksi PDI Perjuangan Minta Layanan Dioptimalkan
Harga BBM Jangan Naik, Ketua DPRD Bontang Minta Pemerintah Lindungi Daya Beli Warga

Berita Terkait

Kamis, 25 Juni 2026 - 21:10 WITA

Videotron Pemkot Bontang Mulai Sumbang PAD, DPRD Minta Promosi Lebih Agresif

Rabu, 24 Juni 2026 - 20:56 WITA

DPRD Bontang Soroti Penebangan Pohon dalam Proyek Drainase Jalan Pattimura

Selasa, 23 Juni 2026 - 17:08 WITA

Polemik RKM Bontang Mencuat, DPRD Pastikan Gedung Belum Siap Difungsikan

Senin, 22 Juni 2026 - 20:19 WITA

Fraksi PKB Ingatkan Pemkot Bontang, Opini WTP Bukan Sekadar Prestise

Senin, 22 Juni 2026 - 20:13 WITA

Fraksi PDI Perjuangan Dorong Perbaikan Tata Kelola Data Tata Ruang di Bontang

Minggu, 21 Juni 2026 - 20:08 WITA

DPRD Kota Bontang Soroti Penumpukan Sampah, Fraksi PDI Perjuangan Minta Layanan Dioptimalkan

Minggu, 21 Juni 2026 - 19:50 WITA

Harga BBM Jangan Naik, Ketua DPRD Bontang Minta Pemerintah Lindungi Daya Beli Warga

Sabtu, 20 Juni 2026 - 19:13 WITA

DPRD Bontang Minta Warga Simpan Kwitansi Tagihan PDAM yang Alami Kenaikan

Berita Terbaru