Warning Pemkot, Pansus DPRD Bontang Minta RPJMD Tidak Dipenuhi Proyek Ambisius

- Editor

Senin, 30 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Pansus DPRD Bontang, Muhammad Yusuf. (ist)

i

Anggota Pansus DPRD Bontang, Muhammad Yusuf. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Peringatan serius dilontarkan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bontang kepada pemerintah kota agar tidak sembrono dalam menetapkan proyek multiyears ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029.

Keterbatasan fiskal dan potensi perubahan arah kebijakan nasional menjadi pertimbangan utama DPRD untuk meminta langkah lebih selektif dari pemerintah dalam merancang program-program berskala panjang.

Muhammad Yusuf, salah satu anggota Pansus, mengungkapkan kekhawatirannya atas belum adanya kejelasan detail proyek multiyears dalam draft awal RPJMD yang kini tengah dibahas.

Ia menegaskan, proyek jangka panjang tak bisa diputuskan hanya berdasarkan visi semata, tetapi harus berlandaskan pada kemampuan keuangan daerah yang riil.

“Multiyears itu bukan hanya soal besarnya proyek, tapi bagaimana daerah sanggup menanggung beban anggarannya dalam beberapa tahun ke depan. Kita tidak ingin proyek ambisius justru menyandera ruang fiskal daerah,” tegas Yusuf, usai mengikuti rapat pembahasan, Senin (30/6/2025).

Ia juga menyoroti pentingnya mengutamakan program prioritas yang memberikan dampak langsung ke masyarakat. Menurutnya, fokus pembangunan seharusnya tidak mengorbankan layanan dasar hanya demi mengejar pembangunan infrastruktur besar.

Baca Juga :  Terkendala Syarat, Pansus DPRD Bontang Sebut Tiga Kelurahan Sulit Dimekarkan

“Pembangunan infrastruktur penting, tapi jangan sampai pelayanan publik jadi korban. Apalagi kalau manfaat proyeknya belum tentu dirasakan dalam waktu dekat,” tambahnya.

Pansus DPRD saat ini terus mengawal penyusunan RPJMD yang sudah memasuki tahap keempat. DPRD mendorong agar arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan tetap realistis, selaras dengan kemampuan keuangan, dan membawa manfaat konkret bagi warga Bontang.

Dengan dinamika fiskal yang makin menantang, legislatif berharap RPJMD final kelak mampu menjawab kebutuhan pembangunan tanpa membebani APBD secara berlebihan. (adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA