Dorong Skema di Luar RTLH, Anggota DPRD Bontang Minta Bedah Rumah Sentuh Korban Kebakaran

- Editor

Senin, 19 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kota Bontang Faisal FBR saat menyampaikan usulannya di Musrembang RPJMD, Senin (19/5). (ist)

i

Anggota DPRD Kota Bontang Faisal FBR saat menyampaikan usulannya di Musrembang RPJMD, Senin (19/5). (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Rumah-rumah yang hangus dilalap api bukan hanya menyisakan puing, tapi juga ketidakpastian. Hal itulah yang disoroti Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal, dalam forum Musrenbang RPJMD 2024–2029 yang digelar pada Senin (19/5/2025).

Faisal mengangkat realita yang kerap terlewat dalam kebijakan bantuan perumahan, yakni warga terdampak kebakaran. Meski kehilangan segalanya, mereka belum tersentuh bantuan pemerintah karena tidak tercakup dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Bayangkan, sudah setahun rumahnya terbakar, tapi tak bisa dibangun kembali karena semua dokumen ikut terbakar,” kisah Faisal tentang tetangganya di lingkungan tempat tinggalnya.

Ia menilai, tanpa mekanisme khusus, para korban kebakaran terpaksa menunggu nasib, sementara lingkungan tempat tinggal mereka perlahan tampak kembali kumuh. Untuk itu, ia mendorong Pemkot Bontang agar tidak terpaku pada kategori RTLH dalam menyalurkan bantuan rumah, melainkan membuka jalur bantuan khusus bagi warga yang tertimpa musibah.

Baca Juga :  Jelang Idul Adha, Arfian Ajak Pemimpin Bontang Introspeksi dan Berani Berkorban

Lebih lanjut, Faisal juga menyambut baik kenaikan anggaran bedah rumah tahun ini dari Rp20 juta menjadi Rp50 juta per unit. Namun, menurutnya, kenaikan itu masih belum cukup di tengah lonjakan harga bahan bangunan.

“Kalau bisa naik lagi jadi Rp100 juta per unit, agar rumah yang dibangun benar-benar layak dan tahan lama,” usulnya.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah menjalankan program bedah rumah untuk 150 unit RTLH di seluruh kelurahan dengan total anggaran Rp7,5 miliar.

Baca Juga :  Capaian PAD dan Belanja Daerah 2024 Dibedah Dalam Rapat Paripurna DPRD Bontang

“Setiap rumah dapat Rp50 juta. Semoga bisa selesai semua tahun ini,” ungkap Neni.

Terkait usulan Faisal, Neni menegaskan bahwa program bedah rumah tetap mengacu pada kriteria RTLH. Namun, ia membuka kemungkinan dilakukan evaluasi tambahan untuk rumah korban kebakaran.

“Kalau rumah yang terbakar tak termasuk RTLH, maka prosedurnya beda. Nanti dilihat dulu kondisi riilnya,” ujarnya.

Dengan makin seringnya musibah kebakaran terjadi di permukiman padat, desakan untuk membuat jalur bantuan tersendiri di luar skema RTLH menjadi kebutuhan yang tak bisa diabaikan. (adv)

Loading

Penulis : Sadah

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM
DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie
DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik
DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas
Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat
DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs
DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:50 WITA

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:43 WITA

DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:38 WITA

DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:33 WITA

DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:26 WITA

DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:39 WITA

Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:33 WITA

DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terbaru