DIKSIKU.com, Bontang – Rapat paripurna DPRD Kota Bontang pada Selasa (10/6/2025) menjadi panggung evaluasi tajam dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan NasDem terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Melalui juru bicara Muhammad Sahib, gabungan fraksi ini mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang dinilai cukup impresif, namun tetap menyuarakan kritik keras atas beberapa sektor pengeluaran dan kemandirian fiskal.
Menurut Sahib, meski pendapatan daerah berhasil menembus Rp2,81 triliun atau 101,33 persen dari target, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja menonjol, bahkan kategori “Lain-lain PAD yang Sah” melonjak hingga 395 persen, namun ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih mendominasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini jadi alarm. Kita belum benar-benar mandiri secara fiskal,” ungkapnya.
Fraksi PKS dan NasDem menilai sudah saatnya Pemkot menggali potensi lokal lebih dalam. Mereka mendorong inovasi kebijakan agar PAD tak hanya bertumpu pada sektor lama, melainkan berkembang ke area baru yang selama ini luput dari perhatian.
Dalam pos belanja, realisasi yang menyentuh 92,74 persen tampak positif secara kasat mata. Namun, rincian di dalamnya memperlihatkan sisi lain. Belanja modal, misalnya, hanya terserap 90,75 persen, dan belanja tanah bahkan stagnan di 8,44 persen.
“Rendahnya belanja tanah sangat disayangkan. Ini bisa jadi hambatan dalam pembangunan jangka panjang,” ujar Sahib.
Belanja tak terduga juga jadi sorotan lantaran hanya terealisasi 16,56 persen. Fraksi menilai hal ini dapat memperlambat respons pemerintah dalam situasi darurat, dan meminta mekanisme pencairannya dievaluasi.
Soal pembiayaan, Pemkot mencatat Pembiayaan Netto sebesar Rp581,51 miliar dan menyisakan SiLPA Rp282,15 miliar. Fraksi memandang angka ini bukan sekadar sisa, tapi cerminan lemahnya realisasi program.
“Kalau anggaran besar tapi tak digunakan maksimal, masyarakat juga tak akan merasakan dampaknya,” tegasnya.
Meskipun surplus operasional dan peningkatan aset daerah sebesar 2,05 persen menjadi catatan positif, Fraksi PKS–NasDem mengingatkan bahwa investasi publik harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan.
Sebagai penutup, Fraksi PKS-NasDem melayangkan empat rekomendasi kepada Pemkot Bontang. Pertama, meminta efisiensi belanja publik khususnya untuk sektor infrastruktur dan sosial.
Kedua, menorong kemandirian fiskal lewat inovasi dan perluasan sumber PAD. Ketiga, perbaiki sistem perencanaan agar SiLPA tidak terus membesar. Keempat, tata ulang pengelolaan aset agar lebih produktif dan pro rakyat. (adv)
Penulis : Sdh
Editor : Idhul Abdullah
