DPRD Bontang Desak Pelibatan Nyata Pengusaha Lokal di Proyek Soda Ash

- Editor

Jumat, 20 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib. (ist)

i

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Dorongan kuat agar pengusaha lokal benar-benar terlibat dalam pembangunan pabrik soda ash milik Pupuk Kaltim datang dari DPRD Kota Bontang. Dalam pertemuan gabungan lintas komisi bersama Himpunan Pengusaha Lokal Bontang (HPLB), sejumlah penekanan penting disampaikan guna memastikan keterlibatan ini tidak hanya sebatas janji.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menegaskan bahwa pengusaha lokal harus mendapatkan ruang nyata dalam pelaksanaan proyek strategis tersebut. Ia mengingatkan bahwa pelibatan lokal semestinya menjadi bagian integral dari pembangunan, bukan sekadar pelengkap di atas kertas.

“Kita ingin partisipasi pengusaha lokal ini bukan hanya seremonial. Harus ada bukti konkret di lapangan. Semua pihak harus berpegang pada kesepakatan yang sudah dibuat bersama,” ujar Sahib dalam rapat tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia mengkritisi praktik inkonsistensi, di mana komitmen yang terucap dalam forum kerap tidak selaras dengan realita di lapangan.

Baca Juga :  DPRD Bontang Desak Dinkes Susun Rencana Serius UGD 24 Jam di Puskesmas

“Kalau di dalam ruangan semua setuju, tapi begitu keluar malah berubah sikap, ini yang perlu diluruskan,” tegasnya.

Sahib juga memberikan perhatian khusus terhadap kesiapan internal pelaku usaha lokal. Menurutnya, keberhasilan pelibatan akan sangat tergantung pada kemampuan bersaing secara profesional. Ia mendorong HPLB dan anggotanya agar memperkuat kapasitas dan kualitas kerja agar mampu menjawab tantangan proyek besar seperti pembangunan pabrik soda ash ini.

“Momentum seperti ini tidak datang dua kali. Jadi pengusaha lokal harus siap, dari sisi teknis, administrasi, dan integritas,” ujarnya.

Tak kalah penting, Sahib menyoroti persoalan teknis dalam pelaksanaan tender atau perekrutan, terutama yang membebani perusahaan lokal secara tidak proporsional.

Ia mencontohkan, jika sebuah pekerjaan membutuhkan tukang las bersertifikat, maka yang diwajibkan memiliki sertifikat seharusnya adalah tenaga kerjanya, bukan perusahaannya.

Baca Juga :  DPRD Bontang Pastikan Proses Penerimaan Siswa Baru Bebas dari Jalur Belakang

“Kalau syaratnya seperti itu, perusahaan lokal yang baru tumbuh tentu akan kesulitan bersaing. Ini harus dikaji ulang,” jelasnya.

Ia pun mendesak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang untuk lebih aktif mengawasi pelaksanaan kerja sama agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan keberpihakan pada pengusaha lokal. “Perlu ada pengawalan agar kesepakatan benar-benar dijalankan, bukan hanya di atas kertas,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Disnaker Bontang, Lukmanul Hakim, menyampaikan bahwa proyek ini diperkirakan akan menyerap sekitar 800 tenaga kerja secara bertahap, mengikuti perkembangan fisik proyek di lapangan.

Dengan keterlibatan aktif DPRD, sinergi antara pemangku kepentingan diharapkan benar-benar menghadirkan dampak positif, tidak hanya dalam penciptaan lapangan kerja, tapi juga dalam penguatan sektor usaha lokal di Bontang. (adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru