DPRD Bontang Dukung Perombakan Sistem Rekrutmen, Siap Akhiri Era Orang Dalam

- Editor

Senin, 30 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Yusuf. (ist)

i

Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Yusuf. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Praktik rekrutmen kerja di Kota Bontang akan mengalami perombakan besar mulai 2026. Pemerintah Kota berencana menghapus sistem lowongan kerja (loker) konvensional dan menggantinya dengan skema berbasis langsung pada kebutuhan industri.

Langkah ini dinilai sebagai upaya revolusioner untuk menciptakan keadilan akses kerja bagi seluruh masyarakat.

Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Yusuf, menyambut baik rencana tersebut. Ia menilai kebijakan ini dapat menjadi jawaban atas keluhan lama soal ketimpangan rekrutmen yang selama ini lebih banyak berpihak kepada mereka yang punya “akses khusus”.

“Ini langkah penting untuk menghapus kesan bahwa kerja hanya untuk yang punya koneksi. Kita ingin keadilan kesempatan,” ujar Yusuf, Senin (30/6/2025).

Menurutnya, selama ini banyak pencari kerja lokal yang kalah bersaing bukan karena kurang kompeten, tapi karena sistem seleksi yang tertutup dan penuh celah informal. Dengan skema baru yang dirancang berdasarkan data kebutuhan riil perusahaan, Yusuf meyakini proses perekrutan akan menjadi lebih objektif dan terbuka.

“Kalau sistem ini dijalankan konsisten, bukan cuma angka pengangguran yang turun, tapi juga kepercayaan publik meningkat,” tambahnya.

Politisi PKB ini juga menyebut bahwa sistem baru dapat menjadi stimulan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal. Jika masyarakat tahu bahwa peluang kerja benar-benar terbuka bagi siapa saja, maka mereka terdorong untuk meningkatkan kapasitas.

Baca Juga :  DPRD Bontang Dukung Kolaborasi Antar Daerah Atasi Krisis Air Bersih

Kendati demikian, Yusuf mengaku masih menunggu penjelasan teknis dan regulasi pelaksana yang akan mengatur sistem rekrutmen baru ini.

“Belum saya pelajari detil aturannya. Tapi semangatnya jelas: buka akses, putus praktik diskriminatif,” pungkasnya.

Rencana ini menjadi sinyal bahwa Pemkot Bontang mulai mengambil langkah serius dalam reformasi sistem ketenagakerjaan, yakni dengan menempatkan transparansi dan keadilan sebagai pondasinya. (adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru