DPRD Bontang Minta Kajian Mendalam Sebelum Terapkan Parkir Berbayar di RSUD

- Editor

Jumat, 30 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal. (ist)

i

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Rencana penerapan sistem parkir berbayar di RSUD Taman Husada menjadi perhatian serius bagi Komisi A DPRD Kota Bontang. Para anggota komisi mengingatkan pentingnya kajian menyeluruh dan dialog intensif dengan mitra kerja sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Sekretaris Komisi A, Saeful Rizal, menekankan bahwa pengenaan tarif parkir di fasilitas kesehatan harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan keresahan bagi pasien dan keluarga. Menurutnya, komunikasi formal dengan DPRD sebagai mitra kerja pemerintah sangat diperlukan guna mencari solusi terbaik.

“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah memang penting, tapi jangan sampai kebijakan ini malah memberatkan masyarakat yang sedang berjuang di rumah sakit,” ujar Saeful Rizal pada Jumat (30/5/2025).

Baca Juga :  Jelang Idul Adha, Arfian Ajak Pemimpin Bontang Introspeksi dan Berani Berkorban

Ia menyarankan agar pemerintah daerah melakukan kajian dampak dan mekanisme yang jelas agar kebijakan parkir berbayar di RSUD ini tepat sasaran dan dapat diterima oleh publik.

Di sisi lain, Anggota Komisi A, Arfian Arsyad, menyatakan penolakannya terhadap rencana penarikan retribusi parkir di RSUD Taman Husada. Arfian berpendapat, rumah sakit adalah fasilitas pelayanan publik yang seharusnya tidak membebani pasien dan pengunjung dengan biaya tambahan seperti parkir berbayar.

Baca Juga :  Proses Seleksi P3K di Bontang Dipertanyakan, DPRD Minta Validasi Data Diperketat

“Pengunjung rumah sakit, terutama keluarga pasien, sering kali harus keluar masuk berkali-kali dalam sehari. Memberlakukan tarif parkir di sini justru menjadi beban ekstra yang tidak seharusnya,” jelas Arfian.

Politisi Partai Gelora ini menyarankan agar kebijakan parkir berbayar lebih tepat diterapkan di area komersial seperti pusat perbelanjaan dan pasar, bukan di lingkungan rumah sakit yang berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat.

Kedua anggota DPRD tersebut sepakat bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sosial sebelum mengambil keputusan terkait parkir berbayar di RSUD Taman Husada. (adv)

Loading

Penulis : NA

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM
DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie
DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik
DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas
Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat
DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs
DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:50 WITA

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:43 WITA

DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:38 WITA

DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:33 WITA

DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:26 WITA

DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:39 WITA

Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:33 WITA

DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terbaru