DPRD Bontang Prihatin, Serapan Anggaran OPD Masih Minim Meski Progres Fisik Baik

- Editor

Senin, 8 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Rustam. (int)

i

Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Rustam. (int)

DIKSIKU.com, Bontang – Dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar di Sekretariat Dewan pada Senin (8/7/2024), Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Rustam, mengungkapkan keprihatinan terkait serapan anggaran yang rendah dari 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Saat ini, serapan anggaran baru mencapai sekitar 40 persen.

Rustam menjelaskan bahwa meskipun serapan anggaran masih minim, ada indikasi positif terkait progres fisik dari kegiatan-kegiatan yang didanai oleh anggaran tersebut.

“Ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan sudah berjalan dengan baik, tetapi proses pembayarannya yang masih tertunda,” ujarnya.

Ia memberikan contoh konkret mengenai belanja media yang dimulai pada 31 Juni namun hingga kini belum melakukan pembayaran.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kutim Tuntut Pemkab Selesaikan Keluhan Listrik dan Air Bersih di Tepian Langsat

“Progresnya hampir selesai, namun masalahnya ada di proses pembayaran yang belum terlaksana,” tambah Rustam.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang telah disetujui mencapai Rp 2,8 triliun, yang ditambah dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan pendapatan sah lainnya menjadikan total anggaran mencapai Rp 3,3 triliun. Dari total tersebut, sekitar Rp 2 triliun telah digunakan, menyisakan sekitar Rp 1 triliun yang masih bisa dimanfaatkan.

Rustam menegaskan kekhawatirannya jika kegiatan-kegiatan yang dibiayai anggaran tidak rampung hingga Agustus mendatang.

“Jika tidak selesai, APBD Perubahan tidak akan dapat diselesaikan tepat waktu,” katanya dengan tegas.

Baca Juga :  Keberhasilan PKK Makassar Menjadi Inspirasi Bagi TP PKK Kabupaten Bantaeng

Dia menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang lebih baik antara OPD dan pihak-pihak terkait untuk memastikan proses pembayaran dapat berjalan lancar dan sesuai jadwal. Rustam juga mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mempercepat administrasi dan pembayaran.

Dengan sisa anggaran yang masih ada, dia menekankan perlunya upaya keras dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan semua kegiatan yang telah direncanakan sebelum memasuki periode APBD Perubahan.

“Karena APBD kita akan ditutup pada 15 Desember 2024, maka kita harus mempercepat semua proses ini,” tutup Rustam. (adv)

Loading

Penulis : AS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM
DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie
DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik
DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas
Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat
DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs
DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:50 WITA

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:43 WITA

DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:38 WITA

DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:33 WITA

DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:26 WITA

DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:39 WITA

Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:33 WITA

DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terbaru