DPRD Bontang Prihatin, Serapan Anggaran OPD Masih Minim Meski Progres Fisik Baik

- Editor

Senin, 8 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Rustam. (int)

i

Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Rustam. (int)

DIKSIKU.com, Bontang – Dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar di Sekretariat Dewan pada Senin (8/7/2024), Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Rustam, mengungkapkan keprihatinan terkait serapan anggaran yang rendah dari 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Saat ini, serapan anggaran baru mencapai sekitar 40 persen.

Rustam menjelaskan bahwa meskipun serapan anggaran masih minim, ada indikasi positif terkait progres fisik dari kegiatan-kegiatan yang didanai oleh anggaran tersebut.

“Ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan sudah berjalan dengan baik, tetapi proses pembayarannya yang masih tertunda,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia memberikan contoh konkret mengenai belanja media yang dimulai pada 31 Juni namun hingga kini belum melakukan pembayaran.

Baca Juga :  Dewan Tekankan Event Kepemudaan Kutim Harus Berkelanjutan, Jangan Sekadar Seremonial

“Progresnya hampir selesai, namun masalahnya ada di proses pembayaran yang belum terlaksana,” tambah Rustam.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang telah disetujui mencapai Rp 2,8 triliun, yang ditambah dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan pendapatan sah lainnya menjadikan total anggaran mencapai Rp 3,3 triliun. Dari total tersebut, sekitar Rp 2 triliun telah digunakan, menyisakan sekitar Rp 1 triliun yang masih bisa dimanfaatkan.

Rustam menegaskan kekhawatirannya jika kegiatan-kegiatan yang dibiayai anggaran tidak rampung hingga Agustus mendatang.

“Jika tidak selesai, APBD Perubahan tidak akan dapat diselesaikan tepat waktu,” katanya dengan tegas.

Baca Juga :  Kampus Tutup, DPRD Bontang Desak Yayasan Unijaya Bertanggung Jawab

Dia menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang lebih baik antara OPD dan pihak-pihak terkait untuk memastikan proses pembayaran dapat berjalan lancar dan sesuai jadwal. Rustam juga mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mempercepat administrasi dan pembayaran.

Dengan sisa anggaran yang masih ada, dia menekankan perlunya upaya keras dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan semua kegiatan yang telah direncanakan sebelum memasuki periode APBD Perubahan.

“Karena APBD kita akan ditutup pada 15 Desember 2024, maka kita harus mempercepat semua proses ini,” tutup Rustam. (adv)

Loading

Penulis : AS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Legislator Kaltim Minta Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Mahulu
DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:12 WITA

Legislator Kaltim Minta Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Mahulu

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Berita Terbaru