DPRD Bontang Siap Tindak Sekolah yang Ambil Untung Dari Seragam Gratis

- Editor

Rabu, 2 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Arfian Arsyad. (ist)

i

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Arfian Arsyad. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Di tengah semangat Pemerintah Kota Bontang menghadirkan pendidikan yang inklusif dan bebas biaya tambahan, muncul kekhawatiran akan adanya praktik penjualan seragam oleh pihak sekolah kepada peserta didik baru. Kekhawatiran ini langsung ditanggapi serius oleh anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Arfian Arsyad.

Ia menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam menghadapi potensi penyimpangan tersebut. Pihaknya menilai tindakan menjual seragam di saat pemerintah tengah menggelontorkan bantuan seragam, tas, dan sepatu secara gratis, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap niat baik negara.

“Kalau masih ada sekolah yang berani menjual seragam ke murid baru, itu artinya mereka memunggungi kebijakan pemerintah yang ingin meringankan beban orang tua,” ujar Arfian, Rabu (2/7/2025).

Arfian menyebutkan, bantuan perlengkapan sekolah itu bukan wacana kosong. Anggarannya sudah masuk dalam APBD dan proses produksi tengah berjalan. Target distribusinya pun jelas, yakni sebelum pertengahan semester pertama tahun ajaran baru, seluruh siswa baru akan menerima paket perlengkapan secara lengkap.

Lebih lanjut, Arfian menekankan bahwa DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pengesah anggaran, tapi juga sebagai pengawas pelaksanaan di lapangan. Ia bahkan mendorong masyarakat, terutama orang tua siswa, untuk tak ragu melapor jika menemukan indikasi pungutan terselubung.

Baca Juga :  Kekerasan Seksual Anak Menjadi Bayang-Bayang Kelam Pembangunan di Bontang

“Kalau sekolah negeri masih saja mencari-cari alasan untuk menjual seragam, itu mencerminkan masalah dalam tata kelolanya. Dan itu harus segera dibenahi,” tegasnya.

Komisi A, kata Arfian, siap turun langsung melakukan pengecekan ke sekolah-sekolah jika memang diperlukan. Menurutnya, ini bukan sekadar soal kebijakan teknis, tapi menyangkut keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama kalangan ekonomi lemah.

“Jangan biarkan program pemerintah yang berpihak pada rakyat kecil ternoda oleh kepentingan sempit segelintir oknum,” tutupnya. (adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru