Penutupan Pelabuhan Bajoe Picu Gejolak, Aktivitas Ekonomi Masyarakat Terancam Lumpuh

- Editor

Rabu, 18 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone. (int)

i

Pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone. (int)

DIKSIKU.com, Bone – Rencana penutupan Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang dijadwalkan berlaku pada April mendatang, memicu kekhawatiran serius di kalangan masyarakat yang menggantungkan hidup di kawasan pelabuhan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu sumber penghasilan warga, bahkan memicu persoalan finansial seperti menunggaknya cicilan harian hingga bulanan.

Sejumlah sopir truk, buruh angkut, pelaku usaha ekspedisi, hingga pedagang kecil mengaku mulai cemas dengan rencana tersebut. Mereka khawatir kehilangan pemasukan utama jika aktivitas pelabuhan dihentikan, sementara kewajiban ekonomi tetap berjalan.

“Kalau pelabuhan ditutup, kami tidak punya penghasilan lagi. Sementara cicilan kendaraan harus dibayar setiap bulan, bahkan ada yang harian. Kalau tidak jalan, pasti menunggak,” ujar salah seorang sopir truk yang beroperasi di Pelabuhan Bajoe.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal serupa juga dirasakan pedagang kecil di sekitar pelabuhan yang selama ini mengandalkan keramaian penumpang dan aktivitas bongkar muat barang. Mereka menilai penutupan pelabuhan akan berdampak langsung pada penurunan omzet secara drastis.

Baca Juga :  Satgas Hutan Kembalikan Rp 371 Triliun, Kontroversi dan Tudingan Bermunculan

Ketua Aliansi Masyarakat Bajoe Bersatu, Wahyunang, menegaskan bahwa rencana penutupan pelabuhan tidak bisa dilihat semata sebagai kebijakan teknis, melainkan persoalan ekonomi masyarakat kecil.

“Pelabuhan Bajoe adalah urat nadi ekonomi masyarakat pesisir. Jika ditutup tanpa solusi yang jelas, maka yang terdampak bukan hanya pengusaha besar, tapi juga masyarakat kecil seperti sopir, pedagang, dan pekerja harian,” tegasnya.

Ia menambahkan, banyak warga yang bergantung pada aktivitas pelabuhan memiliki tanggungan finansial, mulai dari cicilan kendaraan operasional, utang usaha, hingga kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi secara rutin.

Menurutnya, tanpa adanya skema solusi atau alternatif mata pencaharian yang jelas, rencana penutupan ini berpotensi menimbulkan efek domino terhadap kondisi ekonomi masyarakat pesisir.

Baca Juga :  Setelah Motor MBG Diperdebatkan, Kini Ribuan Truk Rp 10,8 Triliun Disorot Publik

Aliansi Masyarakat Bajoe Bersatu pun berencana menggelar aksi unjuk rasa di kantor ASDP dan DPRD Kabupaten Bone dalam waktu dekat. Mereka mendesak agar rencana penutupan ditinjau kembali hingga ada kepastian solusi yang tidak merugikan masyarakat kecil.

Kekhawatiran masyarakat ini muncul seiring adanya rencana penghentian sementara operasional penyeberangan di Pelabuhan Bajoe menuju Kolaka, Sulawesi Tenggara. Penutupan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 1 April hingga 1 Juni 2026 untuk mendukung proses perbaikan Dermaga 1, khususnya pada struktur movable bridge atau jembatan bergerak yang menjadi fasilitas utama sandaran kapal.

Selama masa perbaikan, layanan penyeberangan direncanakan akan dialihkan melalui Pelabuhan Siwa di Kabupaten Wajo dengan tujuan Kolaka. Kebijakan ini dinilai masih memerlukan kesiapan matang agar tidak semakin membebani masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas ekonomi di Pelabuhan Bajoe.

Penulis : Idhul Abdullah

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

“Ke Mana Wakil Rakyat Kita?” WIB Soroti Kinerja DPRD Bone
PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke Outsourcing, Ribuan Pegawai Terancam Kehilangan Status ASN
WIB Soroti Tertutupnya Pengelolaan CSR di Bone, Ajukan RDPU ke DPRD
Mencari Data CSR di Bone, Berujung Lempar Kewenangan Antarinstansi
Komdigi Murka! Video Amien Rais Soal Prabowo dan Teddy Penuh Ujaran Kebencian
Kasus Penganiayaan Balita Gegerkan Aceh, Daycare Baby Preneur Beri Klarifikasi Resmi
Polemik Gerbong Wanita di Tengah KRL, Menteri PPPA Akui Kurang Tepat
Meski Ditutup Sementara, Ribuan Dapur MBG Tetap Terima Insenfif Rp 6 Juta per Hari

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 20:37 WITA

“Ke Mana Wakil Rakyat Kita?” WIB Soroti Kinerja DPRD Bone

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:23 WITA

PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke Outsourcing, Ribuan Pegawai Terancam Kehilangan Status ASN

Selasa, 9 Juni 2026 - 13:35 WITA

WIB Soroti Tertutupnya Pengelolaan CSR di Bone, Ajukan RDPU ke DPRD

Rabu, 3 Juni 2026 - 20:29 WITA

Mencari Data CSR di Bone, Berujung Lempar Kewenangan Antarinstansi

Sabtu, 2 Mei 2026 - 19:43 WITA

Komdigi Murka! Video Amien Rais Soal Prabowo dan Teddy Penuh Ujaran Kebencian

Kamis, 30 April 2026 - 20:53 WITA

Kasus Penganiayaan Balita Gegerkan Aceh, Daycare Baby Preneur Beri Klarifikasi Resmi

Kamis, 30 April 2026 - 19:07 WITA

Polemik Gerbong Wanita di Tengah KRL, Menteri PPPA Akui Kurang Tepat

Kamis, 30 April 2026 - 07:14 WITA

Meski Ditutup Sementara, Ribuan Dapur MBG Tetap Terima Insenfif Rp 6 Juta per Hari

Berita Terbaru