DPRD Bontang Tekankan Pinjaman Usaha Untuk Eks Honorer Wajib Lewati Verifikasi Ketat

- Editor

Senin, 16 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. (ist)

i

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Langkah Pemerintah Kota Bontang untuk memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga kepada eks tenaga honorer yang terdampak pemutusan kontrak per 30 Juni 2025 menuai sorotan. Di tengah angka pengangguran yang masih tinggi, masyarakat mempertanyakan seberapa efektif program ini dalam menjawab persoalan lapangan kerja.

Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menegaskan bahwa tidak semua eks honorer otomatis dapat mengakses fasilitas tersebut. Ia menyebut program ini harus dijalankan dengan mekanisme verifikasi yang ketat agar penyalurannya tepat sasaran.

“Ini bukan dana hibah, jadi tidak bisa asal disalurkan. Calon penerima harus memiliki rencana usaha yang jelas dan proyeksi keuangan yang realistis,” ujar Faizal, Senin (16/6/2025).

Baca Juga :  DPRD Bontang Dorong Pemetaan Kompetensi Pengusaha Lokal untuk Proyek Pupuk Kaltim

Menurutnya, setiap pemohon wajib memenuhi sejumlah kriteria administratif dan legal, termasuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen rencana usaha yang terstruktur. Ia juga mengingatkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyalahgunaan dana akan sangat tinggi.

“Pengawasan dari instansi terkait mutlak diperlukan. Jika tidak diawasi, program ini bisa melenceng dari tujuan awalnya,” katanya.

Faizal menambahkan, program ini sebetulnya merupakan bagian dari dua pendekatan yang sedang disiapkan Pemkot Bontang. Selain pinjaman modal usaha, eks honorer juga diberikan opsi untuk kembali bekerja melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Baca Juga :  Dorong UMKM Naik Kelas, DPRD Bontang Siapkan Regulasi Baru untuk Perlindungan dan Pengembangan

Kedua skema itu, lanjut Faizal, masih dalam tahap finalisasi teknis. Ia berharap pelaksanaannya nanti benar-benar menjadi solusi berkelanjutan, bukan sekadar kebijakan jangka pendek yang tidak menyentuh akar persoalan.

“Yang terpenting, bantuan ini tidak hanya simbolik. Harus ada hasil riil, baik dari segi kemandirian ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja,” tegasnya. (adv)

Loading

Penulis : Sdh

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM
DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie
DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik
DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas
Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat
DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs
DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:50 WITA

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:43 WITA

DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:38 WITA

DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:33 WITA

DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:26 WITA

DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:39 WITA

Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:33 WITA

DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terbaru