DIKSIKU.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama DPRD Kaltim tengah menunggu kejelasan resmi dari Kementerian Keuangan terkait rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) pada APBD 2026. Pemangkasan yang diperkirakan mencapai Rp5 triliun ini berpotensi memengaruhi struktur keuangan daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yeni Eviliana, menyampaikan kepastian baru akan diketahui setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada 23 September mendatang. Ia memastikan, apapun hasilnya, program prioritas daerah tetap akan dijaga.
“Kepastian apa saja yang dipangkas akan jelas setelah PMK keluar. Namun yang pasti, program prioritas Gubernur Kaltim tidak akan terpengaruh,” ujarnya, Senin (8/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski menunggu arahan pusat, DPRD bersama Pemprov tetap menandatangani nota kesepahaman rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 dalam Rapat Paripurna ke-34. Langkah itu diambil agar proses penyusunan APBD berjalan tepat waktu dan sesuai mekanisme.
Yeni menambahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah antisipatif jika benar terjadi pengurangan transfer pusat. Salah satunya dengan memperkuat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk penerapan pajak sektor alat berat.
“Pendapatan lain di luar DBH harus dimaksimalkan untuk menutup kebutuhan daerah,” tegasnya.
Selain menggali sumber PAD, rasionalisasi anggaran juga diprioritaskan. Belanja yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat akan dikurangi.
“Perjalanan dinas, kegiatan rapat, hingga pengadaan barang yang sifatnya administratif akan disesuaikan. Fokus kami tetap pada kebutuhan publik,” jelas politikus PKB tersebut.
Ia menegaskan bahwa arah pembangunan tidak boleh terganggu hanya karena pengurangan transfer pusat. Prioritas utama tetap diarahkan pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta sektor strategis yang menyentuh masyarakat luas.
DPRD Kaltim memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar setiap langkah penyesuaian anggaran berjalan efektif. Dengan begitu, stabilitas pembangunan dapat terjaga meski APBD 2026 berpotensi mengalami tekanan fiskal. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
