DIKSIKU.com, Samarinda – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI soal ketidaksesuaian penyaluran dana dan sisa anggaran dalam Program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) senilai Rp3,5 miliar, kembali menggugah pertanyaan publik tentang akuntabilitas tata kelola program strategis di Kalimantan Timur.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyebut bahwa temuan ini seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program beasiswa, tanpa saling menyalahkan sebelum proses hukum dan audit tuntas dijalankan.
“Kita tidak boleh buru-buru menuding. Tapi ini juga tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan serius,” ujar Sarkowi, Rabu (2/7/2025).
Ia menegaskan bahwa DPRD menghormati hak prerogatif Gubernur dalam menentukan tim pelaksana program, namun pengawasan terhadap hasil kerja tim tersebut tetap menjadi bagian dari fungsi kontrol legislatif.
“Kami tidak mengintervensi siapa yang ditunjuk gubernur. Tapi soal hasil program, DPRD punya tanggung jawab untuk memastikan uang negara digunakan dengan benar dan bermanfaat,” tegasnya.
Menurut Sarkowi, transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pengembangan sumber daya manusia seperti beasiswa.
Ia mengingatkan bahwa program BKT bukan proyek biasa, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan generasi Kaltim. Karena itu, setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Beasiswa itu menyentuh langsung masa depan anak-anak kita. Kalau ada masalah, itu bukan sekadar salah hitung, tapi bisa berdampak luas pada kepercayaan publik,” katanya.
Lebih jauh, Sarkowi mendorong pelibatan publik dan institusi independen dalam proses evaluasi program. Menurutnya, pola pengawasan ke depan harus lebih kolaboratif dan terbuka, tak cukup hanya dilakukan oleh internal pemerintah atau DPRD.
“Kita butuh ruang dialog yang sehat dan terbuka untuk membahas ini bersama-sama. Pemerintah, DPRD, dan masyarakat sipil harus terlibat agar tidak ada lagi celah penyimpangan di masa depan,” pungkasnya. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
