DIKSIKU.com, Samarinda — Mimpi menjadikan Kalimantan Timur sebagai Provinsi Layak Anak (Provila) kembali diangkat ke meja diskusi. Tapi kali ini, Komisi IV DPRD Kaltim tak ingin sekadar mendengar laporan. Mereka menuntut gebrakan nyata.
Lewat Rapat Dengar Pendapat yang digelar Senin (21/7/2025) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), DPRD menyoroti banyak hal mendasar di antaranya dari kelembagaan hingga arah kebijakan yang dinilai masih tambal sulam.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, H. M. Darlis Pattalongi, berbicara tegas soal peran KPAD yang selama ini dinilainya kurang kuat. Ia menekankan bahwa lembaga ini perlu direvitalisasi secara menyeluruh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan cuma jadi pajangan di struktur organisasi. KPAD harus berdiri independen, punya kewenangan jelas, dan cukup sumber daya,” ucapnya.
Komisi IV juga mengusulkan perubahan signifikan: jumlah komisioner diperbanyak, dari lima menjadi tujuh orang, dan masa jabatan mereka diperpanjang hingga lima tahun. Menurut Darlis, hal ini penting agar kerja perlindungan anak tidak berhenti di tengah jalan.
Langkah konkret lainnya adalah dorongan penyusunan roadmap yang benar-benar terintegrasi. DPRD ingin ada panduan kerja lintas sektor yang menyatukan perencanaan, indikator, dan anggaran.
Anggota Komisi IV lainnya, Agusriansyah Ridwan, ikut menyuarakan kekhawatiran. Ia menyebut Provila bukan soal predikat administratif, tapi tentang komitmen kolektif semua pihak.
“Dari 10 daerah, hanya Mahakam Ulu yang belum dapat status layak anak. Tapi status itu bukan jaminan kalau kerjanya tidak terkoordinasi,” tegasnya.
Agus juga menyoroti makin naiknya kasus kekerasan terhadap anak. Data dari Simfoni PPA menunjukkan tren peningkatan kembali terjadi pada 2024, setelah sebelumnya sempat menurun. Kota Samarinda jadi wilayah dengan angka tertinggi.
“Ini darurat. Tapi tanpa roadmap, bagaimana kita bisa ukur efektivitas intervensi? Anggaran pun sulit masuk tanpa perencanaan yang solid,” ujarnya.
Komisi IV menegaskan, jika ingin benar-benar menjadi Provila, Kaltim butuh pendekatan yang bukan hanya seremonial. Harus ada gerakan lintas sektor, sistematis, dan terus dipantau efektivitasnya. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
