DIKSIKU.com, Samarinda – Komitmen Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam mewujudkan janji kampanye mereka kini mulai diuji di meja legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) RPJMD 2025–2030 mulai menelaah isi draf rencana pembangunan jangka menengah yang diajukan Pemprov Kaltim.
Fokus pembahasan mengerucut pada dua program andalan yang sempat ramai diperbincangkan publik: GratisPol (Gratis Pendidikan dan Pelayanan Optimal Lainnya) dan JosPol (Jaminan Orang Susah dan Pelayanan Optimal Lainnya).
Anggota Pansus RPJMD, Agusriansyah Ridwan, mengungkapkan bahwa DPRD telah memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mendalami secara teknis dan substantif kedua program tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalam pertemuan terakhir, ada empat isu krusial yang kami bedah. Intinya, kami ingin memastikan bahwa implementasi GratisPol dan JosPol tidak hanya populer di atas kertas, tetapi siap dijalankan dengan landasan hukum dan sosial yang kuat,” kata Agusriansyah, Sabtu (12/7/2025).
GratisPol sendiri memuat sejumlah kebijakan populis seperti pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK, bantuan pendidikan tinggi dari S1 hingga S3, serta layanan kesehatan tanpa pungutan. Sementara JosPol diarahkan untuk menjangkau kelompok rentan dengan program kesejahteraan sosial yang menyeluruh.
Namun, Agusriansyah menegaskan, program ambisius seperti ini tak cukup hanya dengan komitmen politik. Ia menyebut, harus ada penguatan regulasi agar pelaksanaan program tidak rentan terhadap celah hukum di kemudian hari.
“Jangan sampai ada niat baik yang kemudian jadi masalah hukum karena tak dilandasi aturan yang jelas. Untuk itu, pendekatan yuridis sangat penting,” ujarnya.
Selain sisi hukum, DPRD juga mendorong agar program ini berpijak pada keadilan sosial. Menurut Agusriansyah, pendekatan sosiologis sangat relevan, apalagi mengingat masih banyak daerah di Kaltim yang tergolong tertinggal dan belum terjangkau fasilitas pendidikan serta kesehatan yang memadai.
Ia mencontohkan, untuk program pendidikan gratis di SMA/SMK, perlu ada solusi nyata bagi pelajar di wilayah pedalaman.
“Mungkin pola boarding school atau asrama bisa dipertimbangkan agar anak-anak di wilayah sulit tetap bisa mengakses pendidikan yang layak,” tambahnya.
Pansus RPJMD DPRD Kaltim dijadwalkan terus melakukan pembahasan intensif dalam waktu dekat. Mereka ingin memastikan bahwa dokumen perencanaan lima tahunan ini tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan benar-benar mencerminkan arah pembangunan yang inklusif, legal, dan berpihak pada masyarakat luas. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
