DIKSIKU.com, Samarinda – Maraknya aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kalimantan Timur menjelang puncak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mendapat sorotan dari DPRD Kaltim.
Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lengah dalam mengatur keberadaan ormas di wilayah strategis tersebut.
Menurut Sapto, derasnya arus pembangunan di Kaltim harus diimbangi dengan pengawasan sosial yang memadai. Salah satunya melalui pemetaan menyeluruh terhadap ormas yang beroperasi, termasuk aktivitas riil mereka di lapangan.
“Jangan hanya tahu ada ormas ini dan itu. Kita perlu tahu siapa penggeraknya, apa kegiatannya, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat,” ujar Sapto, Minggu (6/7/2025).
Ia mengaku menerima laporan adanya ormas yang mulai keluar jalur, bahkan diduga terlibat dalam praktik-praktik ilegal seperti pertambangan liar dan pungutan tak resmi di area publik.
Hal itu, lanjutnya, tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga dapat mencoreng citra daerah di mata investor nasional maupun asing.
“Kaltim sedang bersiap menjadi beranda depan ibu kota negara. Kalau iklim sosialnya tidak tertib, maka yang rugi bukan cuma pemerintah, tapi juga masyarakat dan dunia usaha,” ucapnya.
DPRD pun mendorong agar dibentuk tim terpadu lintas sektor untuk melakukan pemetaan dan klasifikasi ormas, serta menyiapkan strategi pembinaan yang adil dan terukur.
Tim ini, kata Sapto, harus melibatkan aparat keamanan, pemerintah provinsi, dan unsur Forkopimda agar mampu bergerak secara menyeluruh dan akurat.
Ia menegaskan bahwa penertiban bukan berarti mengekang kebebasan berserikat. Justru, dengan regulasi yang jelas, ormas bisa diberdayakan dan diarahkan sebagai mitra pembangunan daerah.
“Yang kita inginkan adalah ormas yang aktif membangun, bukan yang justru menimbulkan keresahan. Mereka bisa jadi kekuatan positif, asal beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas,” tutup politisi Partai Golkar itu. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
