DIKSIKU.com, Samarinda – Suasana Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kalimantan Timur, Kamis (12/6/2025), mendadak memanas. Bukan karena isi Nota Keuangan dan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 yang tengah dibahas, melainkan karena ketidakhadiran pejabat utama dari Pemerintah Provinsi.
Yang hadir mewakili Gubernur Rudy Mas’ud hanyalah seorang staf ahli, yakni Arief Murdiyatno. Bagi sebagian anggota dewan, ini adalah isyarat yang tidak baik. Salah satunya datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, yang langsung menyampaikan interupsi dalam forum resmi tersebut.
“Maaf, bukan bermaksud meremehkan. Tapi agenda sekelas pertanggungjawaban APBD seharusnya dihadiri langsung oleh Gubernur, Wakil Gubernur, atau minimal Sekda. Ini bukan sekadar formalitas, ini soal tanggung jawab publik,” kata Makmur.
Menurut Makmur, absennya pimpinan eksekutif dalam agenda strategis DPRD menandakan melemahnya sinergi antara dua lembaga utama daerah. Ia bahkan menyebut, kondisi ini jauh menurun dibanding era sebelumnya, saat pejabat eselon tinggi selalu hadir dalam forum-forum penting.
Ia tak hanya bicara soal kehadiran, tapi juga soal protokoler sidang. Kebiasaan peserta sidang berdiri menyambut pejabat eksekutif turut ia soroti. Menurutnya, tata cara seperti itu tidak sesuai dengan aturan baku.
“Saya paham betul etika protokoler. Tidak ada keharusan berdiri menyambut selain untuk Presiden dan Wapres saat lagu kebangsaan dinyanyikan. Tradisi ini harus diluruskan, karena sejak 1993 sudah ada reformasi protokol,” ungkap Makmur, yang pernah menjabat Kepala Bagian Umum dan Protokol.
Makmur berharap, ke depan Pemerintah Provinsi lebih menghargai forum DPRD, apalagi yang menyangkut pertanggungjawaban publik. Menurutnya, ini bukan soal administratif semata, tetapi juga soal citra pemerintahan di mata masyarakat.
“Kalau pejabat utamanya saja tidak hadir, publik bisa bertanya seberapa serius pemerintah mengelola anggaran?” tegasnya.
Menanggapi interupsi itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel merespons dengan positif. Ia menyebut masukan Makmur sebagai bentuk kontrol yang konstruktif dan akan segera ditindaklanjuti.
“Kami akan koordinasikan dengan protokol dan pihak eksekutif. Kami paham betul pentingnya menjaga marwah lembaga,” ucap Ekti.
Rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi pelaksanaan APBD 2024 yang menjadi dasar penyusunan fiskal tahun anggaran berikutnya. Namun, momen itu sekaligus menjadi pengingat bahwa kehadiran dan komitmen pejabat tinggi bukan hanya simbol, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap fungsi pengawasan legislatif. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
