DIKSIKU.com, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyerukan agar pemerintahan baru di Mahakam Ulu segera tancap gas menjalankan agenda pembangunan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sengketa hasil Pilkada.
Menurut Ekti, fokus utama ke depan harus diarahkan pada percepatan pembangunan di sektor-sektor strategis, terutama pertanian dan perikanan, yang selama ini belum tergarap maksimal di wilayah perbatasan tersebut.
“Putusan MK sudah final. Pemerintah Mahakam Ulu harus segera bergerak, jangan ada lagi alasan untuk menunda. Potensi perikanan di pesisir Sungai Mahakam dan lahan pertanian yang subur harus dimanfaatkan seoptimal mungkin,” ujarnya, Rabu (9/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ekti juga menyoroti lemahnya perhatian terhadap petani akibat belum adanya regulasi khusus di tingkat daerah yang melindungi dan mendorong sektor pertanian. Ia menilai perlu adanya terobosan hukum untuk memastikan kesejahteraan petani bukan hanya wacana musiman.
“Kalau sektor pertanian tidak diatur secara tegas melalui peraturan daerah, maka nasib petani akan terus bergantung pada komitmen politik semata. Kita butuh kebijakan yang berpihak,” tegasnya.
DPRD Kaltim, kata Ekti, siap menggandeng Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk merancang regulasi pertanian yang kuat dan aplikatif, seperti yang sudah diterapkan di sejumlah provinsi lain.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi secara resmi menolak permohonan sengketa hasil Pilkada Mahakam Ulu dalam sidang putusan perkara Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025.
MK menyatakan dalil pemohon tidak terbukti dan tidak memengaruhi hasil pemungutan suara ulang (PSU), sehingga pasangan Angela Idang Belawan dan Suhuk dinyatakan sah sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2030.
Putusan MK juga menutup polemik seputar dugaan politik uang dalam PSU yang sebelumnya sempat mencuat. Dengan hasil tersebut, Ekti berharap seluruh elemen di Mahakam Ulu dapat kembali bersatu dan mendukung pemerintahan baru demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk membangun Mahakam Ulu. Saatnya fokus pada kerja nyata, bukan lagi konflik politik,” pungkasnya. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
