Fraksi Annur Nilai Pengelolaan APBD Belum Maksimal, Minta Pemkot Bontang Evaluasi OPD

- Editor

Selasa, 9 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Muhammad Irfan (kiri) menyerahkan pada akhir Fraksi Anuur terhadap Raperda Bontang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. (ist)

i

Muhammad Irfan (kiri) menyerahkan pada akhir Fraksi Anuur terhadap Raperda Bontang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Fraksi PAN dan Hanura (Annur) DPRD Bontang menyoroti belum optimalnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap kesejahteraan masyarakat, meski nilai APBD mengalami peningkatan.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi Annur, Muhammad Irfan, dalam rapat pandangan akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

“Walaupun banyak program dan anggaran pembangunan yang telah direncanakan, namun masih terdapat aspek-aspek yang perlu diperbaiki,” kata Irfan menyampaikan pandangan akhir Fraksi Annur.

Selain itu, lanjut Irfan menambahkan, kebijakan keuangan dan program pembangunan yang ada saat ini, dinilai hanya menghasilkan output tanpa outcome yang nyata.

“Kami menghargai kinerja pemerintah dan mendukung program yang ada, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal,” tambahnya.

Disamping itu, Fraksi Annur juga menyoroti kurangnya kesinambungan dan kontinuitas program-program pemerintah, yang dinilai belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Bontang.

Sebab itu, Fraksi Annur mendesak Pemkot Bontang untuk segera melaksanakan semua rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti dan mengevaluasi beberapa perangkat daerah yang menyebabkan program dan kegiatan tidak terlaksana dengan baik.

Baca Juga :  Dewan Bontang Nilai Pembebasan Lahan KIB Jauh dari Prinsip Keadilan

Irfan juga menekankan pentingnya penyusunan program dan pengelolaan keuangan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hal tersebut menurut Irfan dianggap krusial untuk memastikan setiap program yang dijalankan memiliki arah dan tujuan yang jelas sesuai visi dan misi pembangunan daerah.

“Termasuk memprioritaskan perencanaan program di bidang kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bontang,”ujarnya. (Adv)

Loading

Penulis : Endar

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Legislator Kaltim Minta Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Mahulu
DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:12 WITA

Legislator Kaltim Minta Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Mahulu

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Berita Terbaru