Kampus Mati Suri, DPRD Bontang Mulai Bahas Opsi Pengambilalihan Pengelolaan Unijaya

- Editor

Senin, 16 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat gabungan Komisi A dan C DPRD Bontang bahas kekisruhan di Universitas Trunajaya, Senin (16/6). (ist)

i

Rapat gabungan Komisi A dan C DPRD Bontang bahas kekisruhan di Universitas Trunajaya, Senin (16/6). (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Kondisi Universitas Trunajaya Bontang (Unijaya) yang tak kunjung menunjukkan tanda-tanda pemulihan kini memicu kemarahan serius dari kalangan legislatif.

Ketidakhadiran Yayasan Unijaya dalam rapat gabungan Komisi A dan C DPRD Bontang, Senin (16/6/2025), dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap krisis pendidikan yang telah membelenggu mahasiswa selama lebih dari setahun.

Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, menyatakan sikap yayasan yang terus menghindar tak hanya tidak etis, tapi juga mencerminkan absennya tanggung jawab moral atas kelangsungan nasib ratusan mahasiswa.

“Ini bukan urusan teknis lagi. Kita bicara soal masa depan generasi muda yang terancam gagal menyelesaikan pendidikannya karena pengelola kampus menutup diri,” ujar Alfin.

Baca Juga :  PAD Bontang Tembus Rp 245 Miliar, DPRD Targetkan Rp 300 Miliar di Tahun Depan

Frustrasi dengan situasi yang stagnan, DPRD mulai menjajaki kemungkinan opsi hukum untuk mengalihkan pengelolaan kampus ke lembaga lain yang lebih profesional, selama regulasi memungkinkan.

“Kalau memang ada jalur yang memungkinkan perubahan manajemen, itu harus dipertimbangkan. Mahasiswa tidak boleh terus jadi korban dari kebuntuan ini,” jelasnya.

Alfin juga mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk berhenti bersikap pasif. Ia menilai, Pemkot perlu memprakarsai forum lintas pihak, termasuk menghadirkan langsung yayasan dan perwakilan mahasiswa untuk membongkar kebuntuan yang selama ini tak terselesaikan.

Baca Juga :  Nasib 250 Honorer Terancam, DPRD Bontang Minta Pemerintah Tak Lepas Tangan

“Kita tidak bisa menunggu pihak yang tak mau hadir. Pemerintah harus berani ambil langkah nyata,” tegasnya.

Di sisi lain, Reswan Ananda, Wakil Ketua Perhimpunan Peduli Hak Mahasiswa Bontang (PPHMB), menyuarakan kekecewaan dari kalangan mahasiswa. Ia menyebut bahwa harapan untuk segera mendapatkan kejelasan kian menipis.

“Kami tidak menuntut lebih. Minimal ada rencana yang jelas. Sampai kapan harus terus menunggu?” ujarnya lirih.

Reswan berharap pemerintah tak lagi hanya berfungsi sebagai penonton atau juru damai, melainkan benar-benar hadir sebagai penyelamat pendidikan yang kini terguncang akibat ketidakjelasan manajemen kampus. (adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM
DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie
DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik
DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas
Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat
DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs
DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:50 WITA

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:43 WITA

DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:38 WITA

DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:33 WITA

DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:26 WITA

DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:39 WITA

Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:33 WITA

DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terbaru