Kekerasan Seksual Anak Menjadi Bayang-Bayang Kelam Pembangunan di Bontang

- Editor

Senin, 2 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto. (ist)

i

Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Di balik geliat kota yang terus tumbuh, Bontang tengah menghadapi masalah sosial yang semakin mengkhawatirkan: meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak.

Bukan lagi sekadar kabar burung, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Bontang mencatat ada 30 laporan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam kurun waktu Januari hingga April 2025. Angka ini bukan sekadar statistik, di balik setiap laporan ada trauma, luka, dan masa depan yang terancam.

“Beberapa kasus kami teruskan ke aparat hukum, sementara sebagian lagi ditangani lewat konsultasi dan pendampingan,” ungkap Kepala UPTD PPA Bontang. Sukmawati.

Mirisnya, tidak sedikit kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, bukan hanya korban. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ini tak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga tentang kegagalan sistem edukasi sosial dan keluarga.

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, menyoroti pentingnya peran orang tua dalam mencegah kekerasan seksual sejak dini. Menurutnya, pendidikan seksualitas harus dimulai dari rumah dengan pendekatan yang ramah anak dan penuh empati.

“Jika orang tua tidak memiliki pengetahuan dasar tentang seksualitas anak, bagaimana mereka bisa mengajarkan dan melindungi anak-anak mereka?” katanya, Senin (2/6/2025).

Ia menyarankan agar pembekalan tentang privasi tubuh, batas interaksi sosial, dan konsep ‘kenyamanan’ dalam sentuhan diajarkan secara bertahap sesuai usia. Tak kalah penting, orang tua juga perlu memberi batasan yang sehat terhadap pergaulan anak, tanpa mengekang.

Baca Juga :  Minim Investor, DPRD Minta Pemkot Bontang Berani Tawarkan Insentif Berkelas

Lebih jauh, Heri menilai perlunya keterlibatan aktif pemerintah kota melalui lembaga teknis seperti dinas kesehatan atau puskesmas untuk merancang edukasi seksual yang tepat sasaran.

“Kita tidak bisa terus menunggu anak menjadi korban untuk mulai bertindak. Ini saatnya semua pihak bergerak,” tegasnya.

Kasus-kasus ini menjadi panggilan sadar bagi semua elemen masyarakat: bahwa menjaga anak-anak dari kekerasan seksual bukan hanya tugas pemerintah atau sekolah—tapi tanggung jawab bersama yang dimulai dari rumah. (adv)

Loading

Penulis : Sdh

Editor : Idul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru