DIKSIKU.com, Mahakam Ulu – Keterbatasan akses transportasi darat di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menjadi sorotan setelah musim kemarau memicu lonjakan harga kebutuhan pokok. Distribusi barang yang hampir seluruhnya bergantung pada Sungai Mahakam dinilai menjadi penyebab utama tingginya biaya logistik.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen peredaran barang di Mahulu masih melalui jalur air. Saat debit sungai menurun, permukaan riam dan batuan yang muncul di aliran sungai menghambat pergerakan kapal, sehingga ongkos angkut naik drastis.
“Ketika air surut, kapal barang sulit melewati jalur tertentu. Biaya transportasi melonjak, dan itu langsung berdampak pada harga jual barang, terutama beras,” ujar Ekti, Senin (28/7/2025).
Wilayah yang mengalami dampak paling parah adalah daerah pedalaman seperti Long Bagun, Long Pahangai, dan Long Apari. Untuk mengantisipasi gejolak harga, pemerintah kabupaten telah menyiapkan skema subsidi ongkos angkut bahan pokok. Namun, pelaksanaannya masih menunggu pengesahan dalam anggaran perubahan.
Menurut Ekti, langkah subsidi ini menjadi opsi paling cepat untuk membantu masyarakat, mengingat pembangunan jalur alternatif membutuhkan waktu panjang. “Draf anggarannya sudah ada, saya sudah berkoordinasi dengan DPRD Mahulu. Tapi harus dipercepat agar warga tidak terus terbebani harga tinggi,” jelasnya.
Di sisi lain, solusi permanen yang diusulkan adalah pembukaan akses jalan darat sepanjang sekitar 250 kilometer dari Ujoh Bilang menuju Long Pahangai dan Long Apari. Proyek ini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, namun hingga kini progresnya dinilai belum signifikan.
Ekti menyebut bahwa Gubernur Kaltim telah beberapa kali membahas rencana tersebut, namun realisasi di lapangan masih terbatas. “Selama jalan darat belum terwujud, subsidi transportasi menjadi jalan keluar tercepat. Pemerintah provinsi siap ikut mendukung, asalkan koordinasi dengan kabupaten berjalan lancar,” tambahnya.
Ia menegaskan, perbaikan akses logistik bukan sekadar urusan teknis transportasi, tetapi juga menyangkut keadilan bagi warga Mahulu untuk mendapatkan harga kebutuhan pokok yang layak. “Akses transportasi yang lancar adalah hak masyarakat, sama seperti warga di wilayah lain,” tegas Ekti.
Dengan tantangan infrastruktur yang masih besar, koordinasi lintas pemerintahan diharapkan segera ditingkatkan, agar harga barang pokok di Mahulu bisa kembali stabil, terutama menjelang musim kemarau yang lebih panjang. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idul Abdullah
