Ketua DPRD Kutim Tuntut Pemerintah Segera Tuntaskan Anggaran Pendidikan 20 Persen

- Editor

Selasa, 30 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Kutai Timur, Joni. (ist)

i

Ketua DPRD Kutai Timur, Joni. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni, menekankan pentingnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, yang saat ini sebesar 20 persen.

Joni mendesak pemerintah daerah untuk segera memenuhi target ini agar dana tersebut dapat digunakan secara optimal.

“Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD belum sepenuhnya terealisasi. Ini merupakan kewajiban yang harus segera dipenuhi,” ungkap Joni dalam wawancara dengan awak media baru-baru ini.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Joni menambahkan bahwa anggaran pendidikan seharusnya dapat menjangkau seluruh wilayah Kutai Timur, termasuk daerah-daerah pelosok. Ini merupakan langkah krusial untuk memastikan pembangunan yang merata dan akses pendidikan yang lebih baik bagi semua masyarakat.

Baca Juga :  Gemilang di Bandung MBMC 2024, Dispora Makassar Raih Juara Umum

Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan bahwa distribusi anggaran harus dipertimbangkan secara hati-hati, memastikan bahwa setiap sudut Kutim mendapatkan bagian yang adil.

“Undang-undang sudah menetapkan besaran pos pendidikan, dan kini saatnya pemerintah daerah memastikan bahwa alokasi ini dilaksanakan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Joni juga menyarankan agar pemerintah daerah mengadakan briefing khusus untuk menuntaskan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat dan sesuai dengan aturan dari pusat.

Baca Juga :  DPRD Kutim Gelar Paripurna ke-21, Sekwan Ungkap Pencapaian Masa Sidang II

“Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua dana pendidikan dapat terarah dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tambahnya.

Menurut Joni, penerapan pos anggaran 20 persen untuk pendidikan merupakan kebijakan yang berlaku di seluruh nusantara. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, dari tingkat atas hingga ke bawah, agar pembangunan pendidikan dapat berlangsung secara efektif.

“Harapan kami, anggaran 20 persen untuk pendidikan dapat dimaksimalkan dan tercapai sesuai dengan besarnya APBD Kutim. Pemerintah harus bisa mengakomodir kebutuhan ini dengan baik,” pungkasnya. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Legislator Kaltim Minta Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Mahulu
DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:12 WITA

Legislator Kaltim Minta Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Mahulu

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Berita Terbaru