DIKSIKU. com, Makassar — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Rahmawati Dewi Yustitia Iqbal, menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) hanya dapat terwujud melalui sinergi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Ramadhan Leadership Camp yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Asrama Haji Makassar, Selasa (24/2/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel sebagai bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan, integritas, serta etika birokrasi selama bulan Ramadan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam paparannya, Rahmawati menekankan bahwa DPRD memiliki peran strategis sebagai mitra sejajar pemerintah daerah, khususnya dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Tentu saja DPRD dan eksekutif merupakan mitra yang sejajar, sehingga banyak hal yang perlu kita selaraskan bersama demi kemajuan Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi berbagai program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk capaian penurunan angka kemiskinan tertinggi dalam enam tahun terakhir serta penyelenggaraan Ramadhan Leadership Camp sebagai inovasi peningkatan kapasitas ASN.
“Kami mengapresiasi program-program pemerintah provinsi yang memang perlu diapresiasi. Salah satunya penurunan angka kemiskinan, kemudian kegiatan Ramadhan Leadership Camp ini yang merupakan sesuatu yang baru dalam peningkatan kapasitas ASN,” katanya.
Rahmawati berharap kolaborasi lintas sektor antara eksekutif, legislatif, dan Forkopimda dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Sulawesi Selatan secara berkelanjutan.
“Kami berharap kerja sama lintas sektor ini, baik eksekutif, legislatif, maupun Forkopimda, dapat bersama-sama memajukan Sulawesi Selatan untuk lima tahun ke depan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Ramadhan Leadership Camp tidak hanya berfokus pada penguatan spiritual, tetapi juga memuat materi substantif yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab ASN.
“Awalnya saya pikir ini kegiatan spiritual modelnya seperti pesantren, tetapi ternyata diisi berbagai materi yang sangat bermanfaat bagi ASN,” kata Rahmawati.
Materi Good Governance dari Forkopimda
Dalam sesi tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi, memaparkan peran penegak hukum dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan kepastian hukum, khususnya dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah.
Materi tersebut menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan barang milik daerah, keterbukaan informasi publik, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan aset, profesionalitas aparatur, serta partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pengawasan publik.
Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nasri, mengulas peran Polri dalam mendukung good governance di lingkungan pemerintah daerah.
Ia menyoroti pentingnya transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan APBD, serta penegakan supremasi hukum tanpa tebang pilih. Selain itu, ia juga mengingatkan sejumlah sektor rawan seperti pengelolaan dana desa, perizinan dan investasi, hingga proses pengadaan barang dan jasa.
Dari perspektif pertahanan wilayah, Panglima Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin, Bangun Nawoko, memaparkan kontribusi TNI dalam mendukung program strategis pemerintah.
Di antaranya melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan gantung di wilayah terpencil serta dukungan terhadap program penguatan desa sebagai pusat ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, dan stabilitas sosial.
Seluruh materi dalam kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada ASN mengenai pentingnya integritas, kolaborasi lintas sektor, serta orientasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui Ramadhan Leadership Camp, Pemprov Sulsel berharap dapat melahirkan aparatur yang tidak hanya memiliki kapasitas teknokratis, tetapi juga berkarakter, berintegritas, dan mampu menerapkan prinsip good governance secara konsisten demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Redaksi Diksiku
Editor : Redaksi Diksiku
Sumber Berita : Humas Pemprov Sul-Sel
