DIKSIKU, com, Samarinda — Program pendidikan GratisPol yang digagas oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji kini masuk tahap evaluasi serius oleh Komisi IV DPRD Kaltim.
Bukan soal komitmen bantuan pendidikan gratisnya, namun pada bagaimana program ini mampu menjawab tantangan riil yang terjadi di lapangan, mulai dari krisis daya tampung hingga ketimpangan kualitas antar sekolah.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, dalam rapat evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Selasa (10/6/2025), menyoroti masih minimnya keterpaduan perencanaan anggaran dan kebijakan teknis antar sektor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“GratisPol harus kita kuatkan dengan struktur anggaran yang sinkron. Kalau tidak, bisa jadi program besar ini hanya berhenti di tataran simbolik,” ungkap Baba.
Isu klasik soal penerimaan peserta didik baru (PPDB) kembali menjadi catatan tajam. Keterbatasan sekolah negeri di kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda membuat banyak lulusan SMP tak tertampung secara merata. Di Balikpapan misalnya, hanya separuh lulusan yang bisa masuk sekolah negeri.
“Harus ada pendekatan baru. Kita usulkan agar sekolah swasta dilibatkan dan mendapat dukungan anggaran agar bisa menjadi mitra penyelenggaraan pendidikan publik,” lanjut Baba.
Fenomena sekolah unggulan di Samarinda juga tak luput dari perhatian. DPRD menilai sistem zonasi belum cukup mengatasi ketimpangan, karena masih banyak siswa terpusat di sekolah-sekolah favorit.
“Kualitas sekolah harus merata. Jangan sampai ada sekolah unggulan di tengah kumpulan sekolah ‘pilihan terakhir’,” tegasnya.
Komisi IV pun mendorong penguatan infrastruktur pendidikan. Pemerintah Kota Balikpapan bahkan telah mengusulkan pembangunan empat unit sekolah baru, dua SMA dan dua SMK, termasuk di Balikpapan Tengah yang selama ini nihil sekolah negeri.
Program GratisPol sendiri kini mulai diarahkan pada kebutuhan dasar siswa. Tahun ajaran 2025, bantuan berupa seragam, sepatu, dan tas difokuskan untuk siswa kelas 10 dan diperluas ke kelas 11 tahun depan. Bahkan pondok pesantren pun tak luput dari perhatian, meski statusnya berada di bawah Kementerian Agama.
“Rp750 miliar sudah dialokasikan untuk sektor pendidikan, termasuk BOSDA dan perlengkapan siswa. Kami juga dukung Rp300 miliar untuk pendidikan tinggi melalui Biro Kesra,” terang Baba.
Bagi Komisi IV, keberlanjutan GratisPol tak sekadar soal nominal anggaran. Yang lebih penting adalah menjamin bahwa setiap rupiah menyentuh langsung kebutuhan paling mendasar dari sistem pendidikan di Kaltim. DPRD tak ingin program ini berakhir sebagai citra politik tanpa dampak nyata di sekolah-sekolah. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
