Mangkir dari Undangan Rapat, Dewan Minta Kadis PU Gentle Hadapi Persoalan

- Editor

Selasa, 25 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, menyayangkan sikap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang dinilai tidak gentle dalam menghadapi persoalan yang ada.

Pasalnya, sudah dua kali kepala Dinas PU tidak memenuhi undangan rapat yang dilayangkan DPRD Kutim untuk dimintai keterangan perihal tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Dinas PU.

“Ini harus menjadi renungan dan evaluasi bagi pejabat-pejabat yang sering tidak menghadiri rapat,” jelasnya kepada awak media beberapa waktu lalu.

Faizal menambahkan, DPRD Kutim mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) yang memang memiliki Silpa tertinggi, termasuk Dinas PU Kutai Timur.

Baca Juga :  Legislator Gerindra Dorong Transparansi Dalam Penyaluran Beasiswa di Kutim

“Di Dinas PU itu terdapat sekitar Rp 423 miliar. Dari Rp 1,9 triliun yang digelontorkan, hanya Rp 1,5 triliun yang terserap,” ucapnya.

Kata dia, pemanggilan rapat bagi kepala dinas tentu bukan sebagai ajang penghakiman. Namun untuk mempertanyakan terjadinya Silpa, apalagi nilainya tak tanggung-tanggung.

Menurut Faizal, semuanya harus diperjelas terkait kendala dan hambatan dalam penyerapan. Apalagi menyangkut kemajuan pembangunan Kutai Timur.

“Harus memberi penjelasan kenapa Silpa bisa terjadi. Justru itu kami panggil dalam rapat untuk dibahas bersama dan mencari solusi. Supaya tidak terulang di penganggaran berikutnya. Dan jangan juga mengutus perwakilan yang tidak memiliki kapasitas dan tidak paham untuk memberi penjelasan,” tuturnya.

Baca Juga :  Dewan Kutim Kritik Lambannya Pembangunan Jembatan Multi Years di Kecamatan Telen

Dirinya menekankan, ke depannya tidak ada lagi kejadian serupa. Pasalnya upaya pembangunan yang akan direncanakan tentu tidak berjalan dengan baik ketika eksekutif dan legislatif tidak sinkron. Karena keduanya sama-sama memiliki peran dalam memajukan pembangunan.

“Justru itu harus dilakukan sinergi dalam setiap langkah pembangunan. Jangan cuma dipanggil rapat, lalu tidak hadir,” tambahnya. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM
DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie
DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik
DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas
Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat
DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs
DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:50 WITA

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:43 WITA

DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:38 WITA

DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:33 WITA

DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:26 WITA

DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:39 WITA

Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:33 WITA

DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terbaru