DIKSIKU.com, Samarinda – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas bahwa pendidikan dasar merupakan tanggung jawab negara menuai tanggapan serius dari kalangan legislatif di Kalimantan Timur.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyambut baik langkah hukum tersebut, namun menilai masih banyak pekerjaan rumah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang benar-benar merata dan adil.
Menurut Damayanti, kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan gratis sebetulnya sudah tertuang jelas dalam Pasal 31 UUD 1945.
Oleh karena itu, ia menyebut keputusan MK tersebut sebagai pengingat keras bagi seluruh pemerintah daerah agar tidak setengah hati dalam menjamin akses pendidikan, terutama di jenjang dasar dan menengah.
“Kalau bicara konstitusi, ini bukan hal baru. Sudah seharusnya pendidikan dasar tidak lagi menjadi beban bagi keluarga, terutama mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah,” ungkap Damayanti, Kamis (19/6/2025).
Namun, ia tidak menutup mata terhadap tantangan di lapangan. Salah satu hal yang disorotinya adalah kecenderungan masyarakat mengelompokkan sekolah menjadi kategori unggulan dan non-unggulan.
Praktik ini, menurut Damayanti, memperlebar jurang mutu pendidikan dan menciptakan stigma yang tak sehat di lingkungan pendidikan dasar.
“Pembedaan sekolah unggulan dan non-unggulan justru melukai semangat pemerataan. Idealnya, semua sekolah negeri memiliki kualitas yang setara dan tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif dalam sistem zonasi atau pendaftaran,” jelasnya.
Ia juga menyinggung fakta bahwa sebagian orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta meski harus membayar mahal. Menurut Damayanti, fenomena ini menunjukkan masih lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah negeri.
“Jika layanan di sekolah negeri dirasa lebih baik, tentu orang tua tidak akan ragu menjadikan sekolah negeri sebagai pilihan utama. Pemerintah harus berbenah di sisi kualitas, bukan hanya sebatas gratis biaya,” tegas politisi perempuan tersebut.
Dalam konteks lokal, Damayanti mengapresiasi langkah beberapa daerah di Kalimantan Timur yang telah lebih progresif dalam menjalankan kebijakan pendidikan tanpa pungutan. Kota Balikpapan, misalnya, disebutnya sebagai contoh praktik baik dalam menyediakan fasilitas pendidikan secara menyeluruh.
“Balikpapan bukan hanya membebaskan biaya sekolah, tapi juga memberikan seragam gratis. Ini bukan sekadar program sosial, tapi cerminan dari komitmen politik dan perencanaan anggaran yang berpihak pada rakyat,” tambahnya.
Ia berharap kabupaten dan kota lain di Kaltim dapat menjadikan kebijakan semacam itu sebagai referensi. Sebab, menurutnya, pendidikan yang layak bukan semata urusan administrasi, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun masyarakat yang cerdas dan berdaya saing. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
