Sarkowi Kritik Keras Pembiaran Tambang Nakal di Kaltim: Ini Bahaya Sistemik!

- Editor

Jumat, 4 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry. (Foto/Diksiku)

i

Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry. (Foto/Diksiku)

DIKSIKU.com, Samarinda – Ketimpangan dalam penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Timur mulai dianggap sebagai persoalan sistemik. Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai bahwa pembiaran terhadap pelanggaran oleh korporasi besar telah menciptakan paradoks dalam keadilan ekologis, di mana yang kuat kerap bebas dari jerat hukum, sementara rakyat kecil justru diburu atas pelanggaran minor.

“Ini bukan lagi soal ketidaksengajaan, tapi kegagalan sistemik. Banyak perusahaan besar yang mencemari lingkungan tetap leluasa beroperasi, sementara warga biasa yang salah menebang pohon langsung dikenai sanksi,” ujar Sarkowi, Jumat (4/7/2025).

Politikus Partai Golkar ini menyoroti rendahnya komitmen sejumlah perusahaan tambang dan industri terhadap dokumen Amdal dan kewajiban pascatambang.

Baca Juga :  Sekretariat DPRD Kaltim Genjot Evaluasi dan Rancang Strategi Anggaran 2026

Ia menyebut, data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim menunjukkan mayoritas perusahaan belum patuh terhadap standar pengelolaan limbah, reklamasi lahan, hingga pemantauan dampak lingkungan.

Sarkowi menilai situasi ini tak hanya merusak ekosistem, tapi juga mencederai rasa keadilan publik. “Apa gunanya undang-undang jika hanya ditegakkan untuk yang lemah?. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan ekonomi sesaat yang dijalankan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, kerusakan lingkungan di Kaltim kini bukan hanya persoalan teknis, tapi juga krisis kepemimpinan dalam penegakan hukum. Ia mendesak adanya keberanian politik dari aparat dan pemerintah daerah untuk menindak perusahaan yang abai terhadap tanggung jawab lingkungannya.

Baca Juga :  DPRD Kaltim Desak Revitalisasi Total KPAD Demi Perlindungan Anak yang Nyata

“Sudah banyak bukti. Air yang tercemar, udara yang kotor, masyarakat sekitar tambang yang menderita gangguan kesehatan. Tapi di mana tanggung jawab hukum untuk itu semua?” tanyanya.

Ia mengingatkan bahwa jika tren pembiaran ini terus berlanjut, maka Kalimantan Timur hanya akan menjadi ‘korban pembangunan’ yang tidak pernah menikmati hasilnya.

“Kalau tidak ada keberpihakan pada keadilan ekologis, maka kerusakan lingkungan akan menjadi warisan pahit bagi generasi berikutnya,” tutupnya. (adv)

Loading

Penulis : Ldy

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM
DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie
DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik
DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas
Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat
DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs
DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:50 WITA

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:43 WITA

DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:38 WITA

DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:33 WITA

DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:26 WITA

DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:39 WITA

Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:33 WITA

DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terbaru