DIKSIKU.com, Samarinda – Melimpahnya kekayaan sumber daya alam Kalimantan Timur belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus naik kelas dan berperan aktif dalam industri migas dan batu bara, bukan hanya sebagai pelengkap kebijakan.
Kata dia, penting memposisikan BUMD sebagai mitra strategis dalam pengelolaan hasil bumi, terutama di sektor migas dan batu bara. Menurutnya, potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak akan berkembang signifikan jika BUMD terus berada di pinggiran pusaran ekonomi sumber daya.
“Sudah saatnya BUMD duduk di meja utama, bukan hanya menerima remah dari industri besar. Kita punya bahan mentah, tapi jangan biarkan manfaatnya hanya berhenti di pusat,” ujar Firnadi, Jumat (4/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Firnadi menyebutkan, instruksi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang meminta pelaku industri energi nasional membuka ruang kolaborasi dengan BUMD lokal harus ditindaklanjuti secara serius, bukan hanya jadi seremoni dalam pertemuan resmi.
Menurutnya, sektor hilir seperti logistik, jasa pendukung tambang, pengolahan limbah, hingga penyediaan infrastruktur pelabuhan seharusnya sudah dikuasai oleh Perusda sebagai instrumen bisnis milik pemerintah daerah.
“Kalau bicara kemandirian fiskal, kita tidak bisa hanya mengandalkan dana transfer pusat. BUMD adalah mesin penggerak ekonomi lokal yang seharusnya bisa hidup dari pasar sektor strategis, bukan sekadar menunggu kucuran APBD,” tegasnya.
Firnadi menekankan bahwa model kemitraan ideal bukan dalam bentuk intervensi politik, melainkan kerja sama bisnis profesional berbasis kompetensi dan kapasitas. Baginya, skema business to business (B2B) adalah format terbaik agar BUMD tidak hanya dilibatkan, tetapi juga dipercaya pasar.
“Kalau BUMD kita mumpuni, kenapa tidak ambil bagian lebih besar? Tapi kalau tidak siap, jangan dipaksakan. Profesionalisme tetap jadi kunci agar kita tidak menjebak diri dalam proyek-proyek gagal bayar atau pemborosan anggaran,” katanya.
Ia pun menyampaikan dukungan penuh Komisi II terhadap langkah Pemprov Kaltim yang mulai aktif menata ulang strategi pengelolaan SDA agar tidak hanya padat hasil, tetapi juga padat manfaat bagi masyarakat.
“Momentum ini harus dimanfaatkan. Kita tidak hanya ingin jadi daerah kaya sumber daya, tapi juga kuat kelembagaan. Kalau SDA habis, BUMD yang sehat bisa tetap menyumbang PAD,” pungkasnya. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
