DIKSIKU.com, Samarinda – Masalah banjir yang terus berulang di Kota Balikpapan menunjukkan bahwa pendekatan teknis semata tak lagi cukup. Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, menilai perlunya perubahan paradigma dalam melihat isu banjir dari yang semula sekadar penanganan infrastruktur, menjadi bagian dari visi besar pembangunan kota yang berpihak pada ekosistem.
“Drainase penting, tapi bukan satu-satunya jawaban. Balikpapan butuh lompatan kebijakan agar pembangunannya tidak terus menerus mengorbankan daya dukung lingkungan,” ujar Sigit, Jumat (4/7/2025).
Menurutnya, ancaman banjir hari ini bukan sekadar akibat curah hujan ekstrem, melainkan hasil dari pola pembangunan yang tidak mengindahkan keseimbangan ruang. Perumahan-perumahan baru terus tumbuh, namun kawasan resapan air semakin menyusut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut, meskipun alih fungsi lahan di Balikpapan bukan untuk tambang, dampaknya tetap signifikan. “Permukiman padat tanpa perhitungan daya serap tanah justru membawa risiko yang sama. Rencana tata ruang harus lebih tegas menempatkan lingkungan sebagai panglima,” katanya.
Sigit mengajak pemerintah kota dan pemangku kepentingan lainnya untuk belajar dari praktik terbaik, termasuk dari negara-negara dengan manajemen air yang sudah matang.
“Lihat Belanda, atau bahkan Samarinda yang mulai membesarkan jalur air utama. Kita butuh desain besar, bukan solusi tambal sulam,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa setiap pembangunan infrastruktur harus dilihat dari konteks jangka panjang, bukan sekadar penyelesaian masalah musiman. Kanal dan saluran air bawah tanah, menurutnya, harus masuk dalam rencana besar kota.
“Balikpapan tidak bisa lagi hanya bereaksi setelah banjir datang. Kita harus antisipatif. Kalau tidak, kota ini hanya akan menjadi contoh tentang kegagalan perencanaan lingkungan,” tambahnya.
Tak hanya itu, Sigit menyoroti pentingnya membangun budaya masyarakat yang sadar lingkungan. Ia menilai, jika perilaku warga tidak berubah, maka infrastruktur secanggih apa pun tidak akan mampu mengatasi banjir.
“Buang sampah sembarangan masih menjadi kebiasaan. Padahal kita sudah punya bank sampah dan model edukasi yang bagus. Tinggal komitmen kolektif yang perlu dikuatkan,” katanya.
DPRD, menurut Sigit, terus mendukung kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi. Ia menyambut baik dukungan Pemprov Kaltim melalui pembangunan saluran pembuangan baru serta pipanisasi air bersih ke kawasan padat penduduk.
“Ini bukan semata urusan pemerintah kota. Ini soal keberlangsungan hidup warga. Kami akan selalu mendukung kebijakan yang berpihak pada lingkungan dan rakyat,” tutupnya. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah