DIKSIKU.com, Samarinda – Langkah konkret untuk memajukan kemandirian digital daerah kembali disuarakan dari parlemen Kalimantan Timur. Anggota DPRD Kaltim, Abdul Giaz, mendorong lahirnya platform transportasi daring yang dirancang, dimiliki, dan dijalankan oleh masyarakat lokal.
Ia menilai, selama ini sektor transportasi digital terlalu terpusat pada kepentingan korporasi besar, tanpa memberi ruang yang cukup bagi masyarakat daerah untuk menjadi bagian dari sistem secara menyeluruh.
“Kita harus berani bermimpi lebih jauh. Jangan hanya jadi pasar dan tenaga kerja. Warga daerah juga harus diberi ruang untuk memiliki dan mengelola sistem transportasi digital,” tegas Giaz, Senin (30/6/2025).
Menurut Giaz, Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk membangun ekosistem digital yang berkeadilan. Ia mengusulkan skema kepemilikan kolektif, di mana warga lokal tidak hanya berperan sebagai pengguna jasa, tapi juga sebagai investor, pengembang teknologi, hingga penentu arah kebijakan platform.
Dengan model seperti ini, kata dia, keuntungan tidak lagi mengalir ke luar daerah, tetapi berputar di dalam komunitas. Konsep ini sekaligus membuka peluang integrasi ekonomi digital dengan koperasi, pelaku UMKM, hingga komunitas teknologi lokal.
“Kalau kita terus bergantung pada pemain besar, maka kita akan kehilangan kedaulatan data, arah kebijakan, bahkan nilai ekonomi dari sektor ini,” lanjut politisi muda itu.
Giaz juga menekankan pentingnya regulasi yang berpihak. Platform berbasis lokal, menurutnya, lebih memungkinkan pemerintah daerah menyusun kebijakan yang sesuai karakter sosial, budaya, dan geografis Kalimantan Timur. Misalnya, soal tarif, rute, hingga integrasi layanan transportasi di kawasan pedalaman dan penyangga IKN.
Ia mengakui bahwa tantangan tetap ada, terutama dari sisi keberanian politik dan dukungan anggaran. Namun, ia percaya, transformasi digital yang partisipatif akan memberi dampak jangka panjang bagi kemandirian ekonomi masyarakat.
“Kalau kita serius, kita bisa ciptakan sistem yang tak hanya efisien secara teknologi, tapi juga adil secara sosial,” tegasnya.
DPRD Kaltim, lanjut Giaz, siap menjadi bagian dari inisiatif ini, termasuk mendorong kebijakan dan misi anggaran yang mendukung terciptanya platform transportasi digital milik daerah.
“Sudah saatnya warga daerah bukan hanya jadi penumpang, tapi pemilik kendaraan dalam era ekonomi digital ini,” tutupnya. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
