Warga Tolak Pemakaman di Sekambing, DPRD Bontang Minta Fasilitas Dibenahi Total

- Editor

Senin, 16 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib. (ist)

i

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Isu lahan pemakaman di Kota Bontang kini bukan lagi sekadar persoalan administratif. Di balik data dan peta kota, tersimpan keresahan mendalam warga yang tak ingin kehilangan tradisi mengantar kepergian orang terkasih dengan cara yang bermakna.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menyuarakan kekhawatiran tersebut. Ia menyebut kondisi lahan pemakaman di kota sudah sampai di titik genting, sementara solusi yang ditawarkan pemerintah belum menyentuh akar persoalan.

“Sekambing memang disiapkan pemerintah, luasnya ada 4 hektare. Tapi masyarakat masih menolak karena jauh, akses rusak, dan tidak ada fasilitas pendukung,” kata Sahib, Senin (16/6/2025).

Baca Juga :  Bollard Baru Sudah Goyang, DPRD Bontang Desak Evaluasi Konstruksi dan Pengawasan Proyek

Warga enggan menggunakan lahan baru di Sekambing. Alasannya bukan sekadar jarak, tapi juga soal kenyamanan dan nilai-nilai kultural yang belum dijawab oleh pemerintah.

“Fasilitas jalan, armada ambulans, bahkan transportasi umum harus disiapkan. Kalau tidak, masyarakat tetap akan menolak,” ujarnya.

Sahib menggarisbawahi pentingnya empati dalam mengambil kebijakan terkait tempat peristirahatan terakhir ini. Ia mengingatkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memegang tradisi kuat, yakni ingin dimakamkan dekat keluarga dan mudah dijangkau.

“Jangan cuma mengarahkan. Masyarakat kita ini masih memegang tradisi kuat, ingin pemakaman dekat dengan keluarga,” ucapnya.

Baca Juga :  Demi Kualitas Regulasi, DPRD Bontang Cermat Bahas Ulang Raperda Kesehatan

Dalam jangka pendek, pembebasan lahan baru di setiap kecamatan menurutnya adalah langkah paling realistis. Dengan cara itu, distribusi lokasi pemakaman bisa lebih merata dan mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai penjuru kota.

“Ini bukan sekadar infrastruktur. Ini soal kemanusiaan dan budaya. Kita tidak bisa menyepelekan kebiasaan masyarakat dalam mengantar jenazah secara bersama-sama,” katanya.

Kritiknya mengarah pada lambannya eksekusi dari rencana yang selama ini hanya bergema dalam ruang-ruang rapat.

“Wacana tak menyelesaikan apa-apa. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan. Lahan harus tersedia, akses harus baik, dan masyarakat harus merasa dihargai,” tutupnya. (adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM
DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie
DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik
DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas
Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat
DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs
DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:50 WITA

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:43 WITA

DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:38 WITA

DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:33 WITA

DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:26 WITA

DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:39 WITA

Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:33 WITA

DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terbaru