Warga Tolak Pemakaman di Sekambing, DPRD Bontang Minta Fasilitas Dibenahi Total

- Editor

Senin, 16 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib. (ist)

i

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Isu lahan pemakaman di Kota Bontang kini bukan lagi sekadar persoalan administratif. Di balik data dan peta kota, tersimpan keresahan mendalam warga yang tak ingin kehilangan tradisi mengantar kepergian orang terkasih dengan cara yang bermakna.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menyuarakan kekhawatiran tersebut. Ia menyebut kondisi lahan pemakaman di kota sudah sampai di titik genting, sementara solusi yang ditawarkan pemerintah belum menyentuh akar persoalan.

“Sekambing memang disiapkan pemerintah, luasnya ada 4 hektare. Tapi masyarakat masih menolak karena jauh, akses rusak, dan tidak ada fasilitas pendukung,” kata Sahib, Senin (16/6/2025).

Warga enggan menggunakan lahan baru di Sekambing. Alasannya bukan sekadar jarak, tapi juga soal kenyamanan dan nilai-nilai kultural yang belum dijawab oleh pemerintah.

“Fasilitas jalan, armada ambulans, bahkan transportasi umum harus disiapkan. Kalau tidak, masyarakat tetap akan menolak,” ujarnya.

Sahib menggarisbawahi pentingnya empati dalam mengambil kebijakan terkait tempat peristirahatan terakhir ini. Ia mengingatkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memegang tradisi kuat, yakni ingin dimakamkan dekat keluarga dan mudah dijangkau.

“Jangan cuma mengarahkan. Masyarakat kita ini masih memegang tradisi kuat, ingin pemakaman dekat dengan keluarga,” ucapnya.

Baca Juga :  Sem Nalpa Kritik Pemkot Bontang : Penutupan Galian C Bikin Rakyat Kecil Tercekik

Dalam jangka pendek, pembebasan lahan baru di setiap kecamatan menurutnya adalah langkah paling realistis. Dengan cara itu, distribusi lokasi pemakaman bisa lebih merata dan mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai penjuru kota.

“Ini bukan sekadar infrastruktur. Ini soal kemanusiaan dan budaya. Kita tidak bisa menyepelekan kebiasaan masyarakat dalam mengantar jenazah secara bersama-sama,” katanya.

Kritiknya mengarah pada lambannya eksekusi dari rencana yang selama ini hanya bergema dalam ruang-ruang rapat.

“Wacana tak menyelesaikan apa-apa. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan. Lahan harus tersedia, akses harus baik, dan masyarakat harus merasa dihargai,” tutupnya. (adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru