12 Perusahaan Terindikasi Picu Banjir Sumatra, Menhut Masih Bungkam

- Editor

Kamis, 4 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. (int)

i

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. (int)

DIKSIKU.com, Jakarta – Kementerian Kehutanan masih menahan diri untuk mempublikasikan identitas 12 perusahaan yang diduga terlibat dalam kerusakan lingkungan di tiga provinsi di Sumatera.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa proses penegakan hukum masih berlangsung sehingga nama-nama perusahaan belum dapat diumumkan.

“Belum bisa saya sebutkan karena masih dalam proses hukum,” ujar Raja Juli kepada awak media di Gedung DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Ia juga belum memberikan penjelasan tambahan mengenai langkah penindakan yang telah ditempuh.

Baca Juga :  Zulhas Jawab Kritikan Publik Soal Banjir Sumatra: Siap Disorot, Siap Dikritik, Siap Debat Terbuka

Raja Juli menyatakan bahwa kementerian telah menemukan indikasi pelanggaran yang melibatkan sejumlah entitas.

“Yang penting, identifikasi awal sudah ada. Apakah jumlahnya tetap 12 atau berubah, akan ditentukan berdasarkan temuan di lapangan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa indikasi dugaan pelanggaran hukum saat ini mengarah pada 12 subjek hukum.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan perusahaan berinisial TPL, Raja Juli memilih tidak memberikan konfirmasi. “Saya tidak bisa jawab,” katanya singkat.

Sebelumnya, Raja Juli menyampaikan dalam rapat bersama Komisi IV DPR bahwa Kementerian Kehutanan tengah menyelidiki pihak-pihak yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Baca Juga :  Negara Butuh Duit, DJP Kejar Rp 20 Triliun dari Penuggak Pajak Hingga Akhir Tahun

Ia menuturkan bahwa indikasi pelanggaran ditemukan di 12 titik dan proses penegakan hukum sedang disiapkan.

Tim kementerian masih berada di lokasi terdampak untuk memverifikasi dugaan pelanggaran lainnya. Raja Juli menyebut hasil penyelidikan akan dilaporkan kepada Komisi IV dan disampaikan kepada publik setelah proses pemeriksaan selesai.

Penulis : Redaksi Diksiku

Editor : Idul Abdullah

Sumber Berita : kompas.com

Berita Terkait

Purbaya Bongkar Alasan Pencopotannya dari Menkeu
Mentan Amran Yakin Harga Beras Turun dalam Sepekan, 25 Merek Fortifikasi Ditindak
Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1448 H Jatuh pada 8 Februari 2027
Prabowo Minta Sanksi Pelaku Karhutla Diperberat
DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Tak Boleh Jadi Senjata Aparat
Mentan Amran Raih Skor Tertinggi dalam Evaluasi Kinerja Menteri
HPN 2027 Digelar di Lampung, PWI Buka Ruang Keterlibatan Seluruh Konstituen Dewan Pers
Wow, Anggaran MBG 2027 Diusulkan Sebesar Rp232,50 Triliun

Berita Terkait

Kamis, 24 September 2026 - 12:56 WITA

Purbaya Bongkar Alasan Pencopotannya dari Menkeu

Senin, 21 September 2026 - 21:09 WITA

Mentan Amran Yakin Harga Beras Turun dalam Sepekan, 25 Merek Fortifikasi Ditindak

Minggu, 20 September 2026 - 20:05 WITA

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1448 H Jatuh pada 8 Februari 2027

Rabu, 16 September 2026 - 23:53 WITA

Prabowo Minta Sanksi Pelaku Karhutla Diperberat

Rabu, 9 September 2026 - 10:37 WITA

DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Tak Boleh Jadi Senjata Aparat

Senin, 7 September 2026 - 19:34 WITA

Mentan Amran Raih Skor Tertinggi dalam Evaluasi Kinerja Menteri

Kamis, 3 September 2026 - 23:31 WITA

HPN 2027 Digelar di Lampung, PWI Buka Ruang Keterlibatan Seluruh Konstituen Dewan Pers

Kamis, 3 September 2026 - 20:37 WITA

Wow, Anggaran MBG 2027 Diusulkan Sebesar Rp232,50 Triliun

Berita Terbaru

Eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (ist)

Nasional

Purbaya Bongkar Alasan Pencopotannya dari Menkeu

Kamis, 24 Sep 2026 - 12:56 WITA