Ribuan Honorer Terangkat P3K, Ketua DPRD Kutim : Harus Tunjukkan Kinerja Terbaik

- Editor

Senin, 6 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Kutai Timur, Joni. (ist)

i

Ketua DPRD Kutai Timur, Joni. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang telah mengangkat ribuan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu bahwa pengangkatan P3K ini dinilai sebagai salah satu upaya dalam menyejahterakan para honorer yang telah bertahun-tahu mengabdi.

“Ini tentu menjadi semangat baru bagi honorer dalam meningkatkan kinerjanya. Baik yang bertugas di pemerintahan maupun di dunia pendidikan,” kata Joni kepada awak media beberapa waktu lalu.

Joni pun berharap para honorer yang diangkat menjadi PPPK dapat menjalankan amanah dan komitmen dengan sebaik-baiknya, serta siap ditempatkan di mana saja.

Baca Juga :  Mangkir dari Undangan Rapat, Dewan Minta Kadis PU Gentle Hadapi Persoalan

“Jangan sampai baru bertugas setahun sampai dua tahun, lalu kemudian minta pindah ke kota lain. Tentu ini tidak sesuai komitmen,” jelasnya.

Pemkab Kutim telah mengangkat 1.017 honorer menjadi PPPK yang mengikuti seleksi 2023, 26 April 2024 lalu. Rinciannya, guru 476 orang, bagian kesehatan 229 orang, dan pegawai teknis 312 orang.

“Ke depannya harus menujukkan kinerja terbaik. Karena memang mereka (PPPK) merupakan orang terbaik di antara honorer lainnya,” tambah Joni.

Baca Juga :  Momentum Natal 2024, Danny Pomanto Dorong Pengurangan Emisi dan Doa Untuk Makassar

Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman juga menekankan agar PPPK yang baru saja diangkat, dapat menunjukkan dedikasi dan loyalitas pelayanan bermutu kepada publik.

Sebab, lanjut dia, para pegawai tersebut nantinya akan membantu pemerintah dalam melaksankan tugas-tugas pemerintahan.

“Bagi seluruh PPPK, untuk tetap mematuhi dan mengikuti segala peraturan serta ketentuan di dalam perjanjian kerja yang telah ditandatangani,” tegas Ardiansyah Sulaiman.

Diketahui, terdapat kurang lebih 4.303 orang honorer yang menunggu untuk pengangkatan menjadi PPPK atau P3K. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru