Sobirin Kritik Tajam Pemda Kutim : Gapura Diutamakan, Jalan Becek Dibiarkan

- Editor

Senin, 12 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, Sobirin Bagus. (int)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, Sobirin Bagus. (int)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur, Sobirin Bagus, menyuarakan kritik pedas terhadap kebijakan pemerintah daerah yang lebih fokus pada pembangunan gapura daripada menyelesaikan permasalahan mendesak lainnya.

Menurut Sobirin, anggaran yang digunakan untuk proyek-proyek ini seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan akses jalan antara desa dan kecamatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih.

“Dengan jalan yang rusak dan becek, pembangunan gapura seolah-olah menjadi prioritas yang salah. Infrastruktur yang dibangun harusnya menjawab kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar memenuhi ambisi proyek,” ujar Sobirin dalam wawancara dengan media.

Politikus PKB ini menekankan pentingnya evaluasi anggaran oleh pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan yang benar-benar bermanfaat adalah yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

“Pemborosan anggaran untuk proyek yang kurang mendesak hanya akan berdampak minim bagi kesejahteraan warga,” tegasnya.

Sobirin juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketimpangan sosial yang masih dirasakan oleh banyak masyarakat di Kutai Timur, terutama mereka yang tinggal di daerah pelosok.

Baca Juga :  Pemkot Makassar Rayakan Hari Ibu dengan Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ia menilai bahwa pemerintah daerah kurang memberikan perhatian yang memadai pada wilayah-wilayah terpencil, yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan fisik dan pelayanan dasar.

“Jangan sampai kita menutup mata terhadap kebutuhan masyarakat yang jauh dari pusat kota. Akses jalan yang buruk saja sudah menjadi tantangan besar bagi mereka. Pemerintah harus serius dalam menanggapi permasalahan ini dan segera mencari solusi,” kata Sobirin, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Kutim. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA