DPRD Kutim Desak Evaluasi Penyerapan Anggaran Untuk Cegah Silpa

- Editor

Senin, 3 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, Yan Ipui. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, Yan Ipui. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui, menyoroti rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah, yang dinilai berdampak negatif pada progres program pembangunan.

Ia mengungkapkan bahwa lambatnya penyerapan anggaran menyebabkan masyarakat belum merasakan manfaat dari pembangunan yang direncanakan.

“Penyerapan anggaran yang tidak optimal sangat merugikan masyarakat. Seharusnya, program-program yang direncanakan sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan,” ujar Yan Ipui dalam wawancaranya dengan media beberapa waktu lalu.

Yan Ipui menyatakan bahwa kritiknya bertujuan untuk mencegah terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), yang dapat mempengaruhi alokasi anggaran di tahun berikutnya. Ia mendesak agar dilakukan evaluasi segera terhadap penyerapan anggaran untuk memastikan penggunaan yang lebih efektif.

Politikus Partai Gerindra ini menekankan pentingnya menuntaskan program-program yang sudah direncanakan, seperti pengerjaan jalan yang direncanakan selesai tahun ini.

“Kami ingin agar masyarakat segera merasakan manfaat dari proyek-proyek tersebut dalam aktivitas sehari-hari mereka,” katanya.

Baca Juga :  Legislator Kutim Soroti Kebijakan Perusahaan Soal Program Pelatihan di Luar Daerah

Yan Ipui juga mendorong pegawai pemerintahan untuk bekerja lebih keras dan proaktif dalam merealisasikan anggaran.

“Pegawai harus lebih proaktif dalam melaksanakan pekerjaan, baik di lapangan maupun program lainnya. Pastikan bahwa anggaran digunakan sesuai sasaran dan tidak terbuang sia-sia,” tegasnya.

Ia berharap dengan pengelolaan APBD yang lebih baik, seluruh kebutuhan pembangunan masyarakat dapat tercapai dengan maksimal.

“Semoga APBD Kutai Timur mampu mengakomodir seluruh pembangunan yang diperlukan masyarakat,” pungkas Yan Ipui. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA