Rapat Paripurna, Fraksi AKB DPRD Kutim Soroti Realisasi PAD 2023 dan Belanja Operasional Pemda

- Editor

Kamis, 13 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penyampaian pandangan umum Fraksi AKB DPRD Kutim terhadap nota penjelasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APDB tahun 2023, Kamis (13/6). (ist)

i

Penyampaian pandangan umum Fraksi AKB DPRD Kutim terhadap nota penjelasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APDB tahun 2023, Kamis (13/6). (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Rendahnya pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan tingginya alokasi belanja operasional dibanding belanja modal, menjadi sorotan fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutim.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna ke-27, dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APDB tahun 2023, Kamis (13/6/2024).

Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DRPD Kutim menilai realisasi PAD masih kurang optimal. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp 787,53 miliar, terealisasi hanya mencapai 44,76 persen saja, atau senilai Rp352,46 miliar.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Sobirin Kritik Tajam Pemda Kutim : Gapura Diutamakan, Jalan Becek Dibiarkan

Angka tersebut menunjukan strategi pemerintah meningkatkan PAD tidak berjalan dengan baik. Ia juga menilai, pemerintah mestinya manjalankan fungsi evaluasi terhadap kontribusi yang diberikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah (Perusda) terhadap PAD.

“Ini masih bisa ditingkatkan, dan tidak hanya berharap penuh pada sektor pertambangan saja. Pengelolaan kekayaan daerah masih perlu terus digali, termasuk juga dari pendapatan retribusi dan pajak daerah,” kata Mulyana, Kamis (13/06/2024).

Selain itu, Fraksi AKB juga meminta pemerintah untuk meningkatkan anggaran belanja modal. Upaya itu dirasa perlu, mengingat belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang berwujud aset tetap, dan memberikan keuntungan jangka panjang bagi daerah.

Baca Juga :  DPRD Kutim Segera Lakukan Finalisasi Evaluasi Penggunaan APBD 2023

Periode 2023 ini, kata dia, belanja modal yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 3,29 triliun. Sedangkan belanja operasional sebesar Rp4,25 triliun, artinya belanja untuk kegiatan opersioanal lebih besar, padahal jumlah tersebut masih dapat diefesiensi.

“Belanja operasional hanya untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang hanya memberikan manfaat jangka pendek. Sedangkan belanja modal dapat memberikan manfaat jangka panjang, bahkan bagi masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.

Selanjutnya, Mulyana berharap pemerintah dapat memberikan respon positif terkait usulan dari pandangan fraksi-fraksi dan diharapkan untuk segera dibahas lebih lanjut. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Minta Rencana Ekspansi Industri Dibuka, Jadi Acuan Penyusunan RTRW Bontang
Ekspansi Kawasan Industri Hingga 1.200 Hektare Masuk RTRW Bontang, DPRD Dorong Percepatan Pembahasan
Bandara Masuk Pembahasan RTRW, DPRD Bontang Siapkan Fondasi Konektivitas Masa Depan
Pickleball Open 2026 Jadi Momentum Kenalkan Bontang ke Peserta dari Berbagai Daerah
Rustam Pastikan Raperda Kepemudaan Jadi Payung Pembinaan Generasi Muda Bontang
DPRD Bontang Tak Ingin Revisi RTRW Jadi Sumber Sengketa, Status Wana Tirta Dikaji Mendalam
Wana Tirta Masuk Pembahasan RTRW Bontang, DPRD Cermati Status dan Peruntukan Kawasan
DPRD Bontang Soroti Ketimpangan Penegakan Aturan di Pesisir, Minta Pemkot Berlaku Adil

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 18:11 WITA

DPRD Minta Rencana Ekspansi Industri Dibuka, Jadi Acuan Penyusunan RTRW Bontang

Sabtu, 13 Juni 2026 - 07:53 WITA

Ekspansi Kawasan Industri Hingga 1.200 Hektare Masuk RTRW Bontang, DPRD Dorong Percepatan Pembahasan

Jumat, 12 Juni 2026 - 17:55 WITA

Bandara Masuk Pembahasan RTRW, DPRD Bontang Siapkan Fondasi Konektivitas Masa Depan

Kamis, 11 Juni 2026 - 18:25 WITA

Pickleball Open 2026 Jadi Momentum Kenalkan Bontang ke Peserta dari Berbagai Daerah

Rabu, 10 Juni 2026 - 17:43 WITA

DPRD Bontang Tak Ingin Revisi RTRW Jadi Sumber Sengketa, Status Wana Tirta Dikaji Mendalam

Rabu, 10 Juni 2026 - 17:34 WITA

Wana Tirta Masuk Pembahasan RTRW Bontang, DPRD Cermati Status dan Peruntukan Kawasan

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:54 WITA

DPRD Bontang Soroti Ketimpangan Penegakan Aturan di Pesisir, Minta Pemkot Berlaku Adil

Selasa, 9 Juni 2026 - 18:25 WITA

DPRD Bontang Dorong Kearifan Lokal Masuk dalam Raperda Kepemudaan

Berita Terbaru