DPRD Kutim Dukung Penerapan Sistem KRIS, Yakin RS Lokal Siap Tingkatkan Standar Pelayanan

- Editor

Kamis, 11 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, Agusriansyah Ridwan. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, Agusriansyah Ridwan. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Pemerintah Indonesia akan menggantikan sistem kelas rawat inap BPJS Kesehatan yang lama dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Langkah ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 59 tahun 2024, dan bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pasien selama perawatan di rumah sakit.

Sistem KRIS menetapkan 12 kriteria wajib yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Beberapa kriteria utama meliputi jumlah tempat tidur yang maksimal empat per kamar, serta standar ventilasi dan pencahayaan ruangan.

Misalnya, ventilasi harus memungkinkan pertukaran udara minimal enam kali per jam, sementara pencahayaan buatan harus memenuhi standar 250 lux untuk penerangan umum dan 50 lux untuk pencahayaan tidur.

Kriteria lain termasuk kelengkapan tempat tidur yang harus dilengkapi dengan dua kotak kontak dan nurse call, adanya tenaga medis per tempat tidur, serta kemampuan ruangan untuk mempertahankan suhu antara 20 hingga 26 derajat Celsius.

Ruang rawat inap juga harus terbagi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit, dengan kepadatan maksimal empat tempat tidur dan jarak antar tempat tidur minimal 1,5 meter.

Baca Juga :  DPRD Kutim Siap Jadi Garda Terdepan Selesaikan Konflik Hubungan Industrial

Menanggapi perubahan ini, anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Agusriansyah Ridwan menyambut baik penerapan KRIS. Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini yakin bahwa rumah sakit di Kutim dapat memenuhi kriteria baru tersebut, mengingat mereka sudah menjalankan standar BPJS Kesehatan sebelumnya.

“Langkah pemerintah untuk menerapkan KRIS adalah langkah yang sangat tepat. Rumah sakit di Kutim sudah berpengalaman dalam mengikuti standar BPJS Kesehatan, jadi tidak ada alasan untuk tidak dapat menerapkan KRIS. Kami berharap sistem ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat,” ungkap Agusriansyah Ridwan.

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Videotron Pemkot Bontang Mulai Sumbang PAD, DPRD Minta Promosi Lebih Agresif
DPRD Bontang Soroti Penebangan Pohon dalam Proyek Drainase Jalan Pattimura
Polemik RKM Bontang Mencuat, DPRD Pastikan Gedung Belum Siap Difungsikan
Fraksi Gerindra DPRD Bontang Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah Untuk Tingkatkan Efektivitas APBD
Fraksi PKB Ingatkan Pemkot Bontang, Opini WTP Bukan Sekadar Prestise
Fraksi PDI Perjuangan Dorong Perbaikan Tata Kelola Data Tata Ruang di Bontang
DPRD Kota Bontang Soroti Penumpukan Sampah, Fraksi PDI Perjuangan Minta Layanan Dioptimalkan
Harga BBM Jangan Naik, Ketua DPRD Bontang Minta Pemerintah Lindungi Daya Beli Warga

Berita Terkait

Kamis, 25 Juni 2026 - 21:10 WITA

Videotron Pemkot Bontang Mulai Sumbang PAD, DPRD Minta Promosi Lebih Agresif

Rabu, 24 Juni 2026 - 20:56 WITA

DPRD Bontang Soroti Penebangan Pohon dalam Proyek Drainase Jalan Pattimura

Selasa, 23 Juni 2026 - 17:08 WITA

Polemik RKM Bontang Mencuat, DPRD Pastikan Gedung Belum Siap Difungsikan

Senin, 22 Juni 2026 - 20:19 WITA

Fraksi PKB Ingatkan Pemkot Bontang, Opini WTP Bukan Sekadar Prestise

Senin, 22 Juni 2026 - 20:13 WITA

Fraksi PDI Perjuangan Dorong Perbaikan Tata Kelola Data Tata Ruang di Bontang

Minggu, 21 Juni 2026 - 20:08 WITA

DPRD Kota Bontang Soroti Penumpukan Sampah, Fraksi PDI Perjuangan Minta Layanan Dioptimalkan

Minggu, 21 Juni 2026 - 19:50 WITA

Harga BBM Jangan Naik, Ketua DPRD Bontang Minta Pemerintah Lindungi Daya Beli Warga

Sabtu, 20 Juni 2026 - 19:13 WITA

DPRD Bontang Minta Warga Simpan Kwitansi Tagihan PDAM yang Alami Kenaikan

Berita Terbaru