DIKSIKU.com, Kutai Timur – Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim yang membidangi Komisi D tentang kesejahteraan masyarakat, menegaskan bahwa Komisinyatidak memiliki visi dan misi sendiri, melainkan berperan dalam mengawasi implementasi aturan dan program pemerintah.
“Yang memiliki program peningkatan kesejahteraan adalah Bupati, yang visinya mengacu pada presiden dan berlanjut ke tingkat bawah. Kami di Komisi D mendukung penuh visi tersebut dan memastikan tidak ada dinas yang memiliki visi misi terpisah,” kata Yan di Kantor DPRD Kabupaten Kutim.
Yan juga menyoroti banyaknya hal yang harus dibenahi terkait program kesejahteraan pemerintah yang dianggap belum berjalan maksimal.
“Salah satu contoh adalah anggaran yang ada namun belum dimanfaatkan secara optimal. Silpa yang besar bisa menunda kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia mencontohkan, ketika masyarakat ingin mengeluarkan hasil produksi kebun sawit tetapi jalan becek, tentu akan menghambat proses tersebut.
“Uang ada, tapi tidak bisa digunakan secara maksimal. Ini adalah masukan yang kami berikan kepada pemerintah agar setiap tahun memperbaiki kinerja aparatur,” tukasnya.
Yan juga menyampaikan bahwa permasalahan ini tidak hanya dibahas dalam rapat dengan mitra terkait. Sebagai ketua Komisi D, ia menyerahkan laporan kepada ketua DPRD untuk pengawalan lebih lanjut ke Badan Anggaran (Banggar).
“Rapat kerja kami mencakup semua notulen dan usulan prioritas dari OPD yang kami awasi. Setiap awal tahun, kami selalu melakukan evaluasi,” tambahnya.
Menurut Yan, masalah ini bukan hanya soal penganggaran tetapi juga penerapan program. Dana yang sudah masuk ke OPD sering kali tidak digunakan secara efektif.
“Saya melihat masalah ini lebih kepada kapasitas SDM atau kuantitas SDM di dinas terkait. Beberapa dinas tidak sempat membuat kontrak karena keterbatasan personil. Ini yang sering terjadi sehingga program berjalan mepet,” jelasnya.
Yan juga menyoroti bahwa masalah anggaran besar yang muncul dalam perubahan sering kali tidak berjalan maksimal, menyebabkan program pembangunan terhambat dan kejadian ini terus berulang setiap tahun.
“Dana awal belum berjalan maksimal tetapi sudah datang lagi dana perubahan. Ini sudah bulan Juli, dan program pembangunan belum berjalan. Ini adalah kejadian yang berulang-ulang,” tegas Yan.
Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, Yan Ipau berharap pemerintah dapat meningkatkan efektivitas program kesejahteraan dan memperbaiki kinerja aparatur demi kesejahteraan masyarakat Kutim.
Penulis : NS
Editor : Idhul Abdullah
