Penyerapan Anggaran Buruk, Novel Tyty Kritik Tajam Kinerja OPD Kutim

- Editor

Selasa, 4 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan, kembali menegaskan ketidakpuasannya terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Menurutnya, meskipun perencanaan telah disusun dengan baik, koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) sering kali tidak berjalan optimal, mengakibatkan berbagai hambatan di lapangan.

“Seringkali, pelaksanaan kegiatan terhambat dan alasan yang diberikan tidak substansial. Ini sangat disayangkan karena penyerapan anggaran juga tidak maksimal,” keluhnya saat berbincang dengan media baru-baru ini.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa program dan kegiatan yang telah direncanakan sangat dinantikan oleh masyarakat. Ia menegaskan pentingnya memaksimalkan penyerapan anggaran untuk menghindari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), yang bisa merugikan.

“Memang ada pegawai yang kinerjanya kurang maksimal di beberapa OPD. Kami terus menghargai usaha mereka, namun penting juga untuk meningkatkan kualitas kerja agar sumber daya manusia (SDM) kita semakin berkualitas,” tegas Novel Tyty.

Dia juga mengungkapkan bahwa sudah sering kali mengingatkan OPD tertentu untuk meningkatkan kualitas kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Baca Juga :  Keberhasilan TP PKK Makassar Dalam Pemberdayaan Masyarakat Jadi Teladan Nasional

“Tidak semua OPD mengalami masalah yang sama, namun ada beberapa yang perlu meningkatkan kinerjanya agar program dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.

Novel Tyty, yang juga merupakan anggota Komisi A DPRD Kutim, menekankan bahwa setiap pegawai di OPD harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas mereka. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam segala aspek pembangunan di daerah. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA